PPP kubu Djan evaluasi dukungan ke Ahok, ini komentar kubu Romi
Arsul menyebut rencana evaluasi itu menunjukkan mereka sadar dukungan kepada Ahok sebagai sebuah kekeliruan. "Jadi kalau mereka akan mengevaluasi maka hakekatnya mereka sadar akan kekeliruan keputusan yang sebelumnya mereka ambil," jelasnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz akan melakukan evaluasi terhadap dukungan ke calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. Evaluasi ini menyusul kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Terkait hal ini, Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani mengatakan, dukungan kubu Djan bersifat semu. Sebab, kata Arsul, hanya ada segelintir kader kubu Djan yang sebenarnya mendukung Ahok.
"Dukungan dari mereka yang menamakan diri PPP Djan Faridz itu memang ibaratnya dukungan tanpa dukungan. Kenapa begitu? Karena di luar segelintir orang-orang yang berada di lingkaran satu Djan, maka tidak ada jajaran pengurus kubu Djan yang ikut mendukung," kata Arsul saat dihubungi, Senin (14/11).
Arsul menyebut rencana evaluasi itu menunjukkan mereka sadar dukungan kepada Ahok sebagai sebuah kekeliruan.
"Jadi kalau mereka akan mengevaluasi maka hakekatnya mereka sadar akan kekeliruan keputusan yang sebelumnya mereka ambil," jelasnya.
Menurutnya, kubu Djan juga telah menyadari barter dukungan kepada Ahok agar mendapatkan SK Kepengurusan dari Menkum HAM tidak bakal diperoleh. Hal itu terlihat dari kehadiran Presiden Joko Widodo Munas Alim Ulama yang diselenggarakan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede.
"Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa barter yang mereka harapkan dari dukungan tersebut ternyata tidak bisa mereka peroleh, yakni berubahnya pengakuan pemerintah dengan menerbitkan SK untuk kepengurusan Djan Faridz," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan partainya bakal melakukan evaluasi terhadap dukungan calon ke petahana Gubernur DKIJakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017.
"Kami akan kaji dan evaluasi lagi dukungan kepada Ahok. Ini masukan dari konstituen dan alim ulama. Ya termasuk soal itu (dugaan penistaan agama)," kata Dimyati saat dihubungi, Minggu (13/11).
Meski demikian, Dimyati menjelaskan sampai saat ini PPP kubu Djan Faridz masih belum memutuskan siapa calon yang didukung menggantikan Ahok, jika partainya telah bulat memutuskan tidak mendukung mantan politikus Partai Gerindra tersebut di Pilgub DKI.
Anggota Komisi I DPR itu juga tidak mau berandai-andai apakah nantinya akan memutuskan mendukung pasangan yang diusung oleh PPP kubu Romahurmuziy (Romi), yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Sebab hal itu masih perlu dilakukan pembahasan.
"Masih perlu dirapatkan dulu,"ujarnya.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Baca juga:
PPP Djan Faridz akan evaluasi dukungan ke Ahok di Pilkada DKI
Ketum PPP sebut demo besar rawan ditunggangi kelompok tertentu
Bahas isu nasional, PPP akan gelar Munas dan Rapimnas Alim Ulama
Ahok: Hubungan dengan Djan baik, tapi kalau pasang iklan tak boleh
Presiden Jokowi hadiri pembukaan Munas Alim Ulama PPP