PPP: Menteri Susi populer, tapi serapan anggaran tak maksimal

Presiden Jokowi harus memperhatikan beberapa parameter kinerja sebelum melakukan reshuffle.

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan beberapa parameter kinerja sebelum melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya di Kabinet Kerja. Sebab, parameter popularitas tidak selalu sejalan dengan kinerja.

"Ada Menteri yang populer, anggarannya tidak terserap maksimal. Contohnya Menteri Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), dia populer tetapi anggarannya tidak terserap secara maksimal," terang Tamliha saat diskusi perihal isu reshuffle jilid II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Parameter pertama, kata Tamliha, yakni mengenai seberapa besar menteri tersebut telah melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Karena ada menteri populer di masyarakat namun nyatanya anggaran tidak terserap maksimal seperti di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lebih jauh Tamliha menjelaskan parameter selanjutnya apakah menteri tersebut telah bekerja sesuai dengan Nawacita.

"Parameter ketiga adalah keinginan presiden terhadap Nawacitanya sudah selesai belum? Saya yakin dari 34 menteri kerjanya bolak-balik pasti tidak pernah membaca Nawacita," tukas Tamliha.

Kemudian parameter terakhir, sambung Tamliha, adalah bagaimana kinerja si menteri berdampak pada Presiden. Dia mencontohkan menteri yang mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan presiden.

"Yang terpenting pergantian menteri nanti memenuhi semua parameter-parameter tersebut. Saya menginginkan seorang Menteri itu bekerja sesuai keinginan presiden," pintanya.

Baca juga:
Pengamat: Bila tiap tahun ganti, menteri atau presidennya tak mampu?
Relawan Jokowi soroti kinerja Menteri Rini tak sesuai Nawacita
Teguh Juwarno sebut wajar elite PAN yang diajukan jadi calon menteri
Politikus PAN soal reshuffle: Hanya desas-desus saja
PDIP tegaskan hampir semua fraksi DPR minta Menteri Rini dicopot