PPP Romi minta anggota MKD tak berani usut Setnov lebih baik mundur

Dia juga mendesak agar pihak yang terlibat dalam dugaan pemalakan PT Freeport itu mengundurkan diri.

Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Syafullah Tamliha meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus bertindak tegas dan berani memanggil beberapa pihak terkait kasus pemalakan dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak Freeport. Pihak tersebut ialah Ketua DPR Setya Novanto, Menteri ESDM Sudirman Said, bos PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal tersebut lantaran beberapa nama tersebut turut dicatut dalam dugaan pemalakan saham PT Freeport. "Skandal mulai presiden, wakil, menteri ESDM, pimpinan DPR, Riza Chalid perlu dipanggil MKD supaya bisa lebih komprehensif. Kalau tidak berani ngapain jadi anggota MKD. Mundur saja dari MKD kalau enggak berani. Enggak ada gunanya kalau MKD tidak mampu memanggil pihak yang terlibat," ujarnya Tamliha di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Wakil Ketua Komisi I sekaligus anggota Badan Anggaran DPR itu juga mendesak agar pihak yang terlibat dalam dugaan pemalakan PT Freeport mengundurkan diri dari jabatannya.

"Siapapun yang terlibat dalam skandal itu, kalau tidak dipecat maka mengundurkan diri. Kalau presiden terlibat ya interpelasi, kita bisa impeachment presiden," bebernya.

Namun menurut Tamliha, yang bisa diberikan penangguhan pemanggilan hanya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka berdua bisa diberikan impeachment. Namun Luhut tak termasuk di dalamnya sehingga tetap bisa dipanggil oleh MKD.

"Kalau presiden terlibat ya bisa di-impeachment oleh DPR. Kalau Pak Luhut Panjaitan terlibat, saya tidak yakin kalau Pak Luhut jalan sendiri. Oleh karena itu panggil semua," pungkasnya.