PPP Sebut Suharso Monoarfa Cocok Jabat Kementerian Ekonomi
Arsul mengatakan, Suharso memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Sehingga cocok untuk menjabat sebagai menteri ekonomi.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Kepresidenan, Selasa (22/10). Pemanggilan itu terkait pembagian jatah menteri periode 2019-2024.
Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Suharso untuk menjalankan peta jalan ekonomi. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, ketua umumnya memang cocok untuk menempati jabatan menteri di bidang ekonomi.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Saya kira Pak Suharso memang sosok yang tepat untuk di portofolio Kementerian Ekonomi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Terkait nama Suharso yang disebut akan menjabat sebagai Kelapa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Arsul menilai, bisa saja terjadi. Namun, semua itu diserahkan sepenuhnya ke Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif presiden.
"Ya itu kan hak prerogatif presiden, kita juga tidak tahu ya. Kan soal portofolio tepatnya Pak Suharso mengatakan biar presiden yang mengumumkan. Bahwa itu diterjemahkan arahnya Bappenas ya itu bisa jadi," ungkapnya.
Arsul mengatakan, Suharso memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Sehingga cocok untuk menjabat sebagai menteri ekonomi.
"Jadi itu tidak jauh. Dan selama di DPR Pak Harso punya berbagai pengalaman di berbagai komisi, dan pernah juga menjadi pemimpin banggar, jadi tentu tidak asing," tutupnya.
Suharso Diminta Jokowi Atasi Jebakan Pendapatan Kelas Menengah
Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa turut dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia mengaku diminta Jokowi untuk mengatasi permasalahan middle income trap.
"Masih ingat pidato presiden setelah dilantik pada hari minggu yang lalu kalimat pertama itu mengenai middle income trap, jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini," kata Suharso kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).
"Ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut middle income trap di negara-negara di dunia baik ADB, IMF WB untuk mengkategorikan negara-negara itu di mana dan juga mengukur sebuah negara A terhadap negara B, dalam pidato itu terang benderang langkah apa yang dilakukan presiden untuk hindari masuk jebakan tapi sesungguhnya kita masuk ke middle income trap," jelasnya.
Untuk itu, ia mengaku diminta Jokowi menyiapkan road map yang nanti akan dipresentasikan dalam sidang perdana kabinet jilid III.
"Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu dan selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum keadaan ekonomi global dan tentang ketenagakerjaan, industri, dan tentang riset teknologi, inovasi dan lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Suharso dan Jokowi juga membahas terkait pemindahan ibu kota. "Tadi juga membahas (pemindahan ibu kota). Presiden ingin dibentuk segera badan otorita ibu kota baru pada akhir tahun ini," katanya.
(mdk/fik)