PDIP Protes, PPP Nilai Jokowi Anggap Luhut Bisa Bereskan Banyak Urusan

Maka, dalam konteks tata kelola pemerintahan, Luhut harus menyelesaikan sesuatu dengan baik dan mesti diselaraskan dengan capaian yang baik juga.

"Pertanyaan selanjutnya adalah apakah capaian LBP ini memang baik sehingga penumpukan jabatan tersebut bukan hal yang perlu dipersoalkan? Tentu hanya Presiden atau yang ditugaskannya yang bisa menjawab," pungkasnya.

PDIP Kritik Sederet Jabatan Luhut

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengkritik banyaknya jabatan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo. Mestinya, Presiden Jokowi bagi-bagi tugas kepada tokoh lainnya.

"Presiden memberi kepercayaan begitu besar kepada Luhut itu luar biasa, itu super. Padahal mestinya Pak Presiden juga bagi bagi tugas itu kepada tokoh-tokoh lain banyak orang di republik ini kok tidak haus juga semua kepada PDIP," kata Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Dia mengatakan, harusnya kepala negara membagi kekuasaan dengan tokoh lain, bukan cuma Luhut. Kata dia, kekuasaan tak mesti ditumpuk oleh satu orang.

"Saya pikir itu presiden sendiri yang tahu. Tapi menurut saya, Pak Jokowi juga harus bagi-bagi kekuasaan. Kenapa mesti ditumpukkan ke satu orang," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Menurutnya, urusan di Republik Indonesia besar dan berat. Maka, baiknya diurus secara kekeluargaan untuk mencapai tujuan nasional. Sebab, keberhasilan politik tergantung dari partisipasi politik masyarakat.

"Negara ini besar, manusia pintar banyak, jadi Pak Jokowi berhasil kalau partisipasi politik masyarakat banyak orang pintar banyak yang ikut berpartisipasi untuk memikir kemajuan bangsa ini lebih baik," pungkasnya.

Berikut sederet jabatan Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN.

Keberadaan tim ini melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Melansir laman Sekretariat Kabinet, Kamis (20/9/2018), susunan keanggotaan Tim Nasional P3DN terdiri atas, Ketua yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Wakil Ketua adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua Harian, yakni Menteri Perindustrian.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, yang ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2018 itu.

2. Wakil Ketua KPC-PEN

Di awal pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menunjuk Luhut menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(2) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (b) Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut yakni Luhut Binsar Panjaitan.

3. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membenarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Hal tersebut seiring dengan pemerintah yang sudah membahas terkait PPKM Darurat.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," katanya dalam pesan singkat, Selasa (29/6/2021).

4. Ketua Tim Gernas BBI

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Dalam susunannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk sebagai Ketua Tim Gernas BBI.

Adapun saat ini Menko Kemaritiman dan Investasi dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Membentuk Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Gernas BBI," demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Keppres, Senin (20/9/2021).

5. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, pada 22 Juni 2021.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan menetapkan 15 danau prioritas.

6. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin komite tersebut.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Aturan ini diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021.

7. Menteri ESDM

Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pejabat sementara Menteri ESDM. Luhut yang juga Menko Maritim ini diminta sementara menggantikan Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat.

"Menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Kemaritiman sebagai penanggung jawab Menteri ESDM sampai diangkatnya menteri definitif," jelas Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Satu hari setelah ditunjuk menggantikan Archandra Tahar, Luhut langsung mendatangi Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (16/8/2016). kedatangan Luhut yang mengenakan jas hitam kemeja putih berdasi merah ‎langsung disambut oleh jajaran pejabat eselon I.

8. Menteri Perhubungan

Luhut Binsar Pandjaitan pernah menjadi pejabat sementara Menteri Perhubungan menggantikan pekerjaan Budi Karya Sumadi lantaran terpapar virus Covid-19.

Sejak dinyatakan positif dan dibenarkan oleh pihak istana, posisi Budi Karya sebagai Menhub didisposisi sementara kepada Luhut Binsar Pandjaitan pada Maret 2020.

9. Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah didapuk menjadi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Penunjukan Luhut dilakukan, menyusul penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, oleh KPK pada Rabu, 25 November 2020 dini hari.

Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam surat edaran bernomor: B-835/SJ/XI/2020 menyebutkan bahwa surat penunjukan Menko Luhut menjadi Menteri Kelautan Ad Interim sudah dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Luhut meminta kebijakan mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dievaluasi.

10. Ketua Dewan SDA Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 tahun 2022 tentang Dewan SDA Nasional.

"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," demikian bunyi Pasal 7 ayat 1 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Jumat, 8 April 2022.