Pramono: Demokrat tidak sungguh-sungguh ingin pilkada langsung
"Tapi tiba-tiba walk out, dan tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat, ini sangat aneh," tutur Pramono.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung menilai aksi walk out Partai Demokrat dalam rapat paripurna RUU Pilkada, Jumat (26/9) dini hari tadi, merupakan bukti bahwa partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bersandiwara dalam memperjuangkan pilkada langsung.
"Ini menunjukkan kepada kita semua, Demokrat tidak sungguh-sungguh memperjuangkan pilkada langsung," kata Pramono usai pengambilan keputusan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari.
Pramono mengaku kecewa dengan sikap partai berlambang bintang mercy tersebut. Terlebih PDIP, Hanura dan PKB sudah menyatakan dukungan penuh terhadap opsi yang diusulkan Partai Demokrat.
"Kami sungguh kecewa dan menyayangkan sikap Demokrat di mana PDIP, Hanura, PKB secara terbuka mendukung semua syaratnya. Tapi tiba-tiba walk out, dan tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat, ini sangat aneh," tutur Pramono.
Namun, Pramono menyerahkan penilaian kepada masyarakat yang menyaksikan secara langsung proses pengambilan keputusan yang terjadi di dalam ruang rapat paripurna DPR RI melalui media.
"Tapi yang paling utama rakyat dipertontonkan bagaimana yang sebenarnya terjadi di DPR ini," tutup Pramono.
Seperti diberitakan, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk mengambil sikap walk out dalam sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada. Hal ini karena Demokrat merasa 10 syarat dalam Pilkada langsung tidak diakomodir.
Namun rupanya tidak semua anggota Fraksi Partai Demokrat walk out. Sedikitnya ada enam orang yang masih berada di dalam ruang rapat paripurna.
Mereka adalah Harry Witjaksono, Ignatius Mulyono, Gede pasek suardika, Eddy Sadeli, Hayono Isman dan Lim Sui Khiang. Dalam voting, keenam politikus ini memilih opsi pilkada langsung.
Baca juga:
SBY: Demokrat akan gugat UU Pilkada ke MA atau MK
SBY kecewa 10 syarat usulan Demokrat di RUU Pilkada ditolak
SBY & Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi
PDIP sejak awal sudah cium 'drama' Demokrat dalam RUU Pilkada
Demokrat belum pikirkan sanksi buat 6 anggota yang 'mbalelo'
Demokrat: Dukungan PDIP terhadap opsi ke-3 hanya 'lips service'
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang menarik Pramono Anung ke hadapan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.