Presiden Jokowi didapuk jadi pembuka Muktamar Islah PPP
Muktamar ini diharapkan menjadi pemersatu dua kubu yang berseberangan.
Penyelenggaraan Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin dekat, ribuan kader PPP dari pusat maupun daerah diperkirakan bakal menghadiri muktamar yang diharapkan bakal mempersatukan kedua kubu yang berseberangan. Panitia juga mengundang khusus Presiden Joko Widodo.
"Muktamar ini insya Allah akan dibuka oleh Presiden Jokowi," kata Ketua Organizing Committee, Ermalena Muslim di Gedung Asrama Haji Pondok Gede, Rabu (6/4).
Ermalena melanjutkan, muktamar tersebut bakal dihadiri sekitar 1.641 kader yang terdiri atas utusan dan peninjau. Namun, dia memperkirakan jumlah peserta yang hadir bisa mencapai 2.500 orang. Sejauh ini, persiapan Muktamar ke-8 sudah mendekati sempurna.
"Kita tinggal finishing saja terutama ruang utama dan ruang registrasi. Malam nanti kita sudah melakukan simulasi tentang bagaimana registrasi itu dilakukan," ucap dia.
Namun dia menambahkan sudah ada 31 wilayah yang sudah melakukan konfirmasi untuk kesiapan kehadirannya. Masih ada dua daerah yang belum menyatakan kehadirannya di Muktamar.
"Kita tinggal menunggu konfirmasi dari Papua barat dan Yogya. Saat ini sudah 90 persen peserta yang siap untuk hadir. Besok Kamis sudah ada 400 peserta yang datang," tuturnya.
Dia juga menjelaskan Muktamar yang akan berlangsung besok, akan membahas dua agenda besar yaitu mengenai Pilkada Serentak 2017 dan juga verifikasi partai untuk pemilu 2019.
"Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini momentum yang baik untuk segera mengambil langkah partai. Semoga ini akan menjadi solusi buat kader PPP supaya tidak bertikai kembali," tutupnya.
Baca juga:
Putuskan hadiri muktamar islah, PPP Jateng bawa 3 calon ketua umum
PPP Kubu Djan Faridz pastikan tak hadiri Muktamar Islah
Kubu Djan Faridz sebut Muktamar Islah sebagai muktamar zombie
Klaim tak lagi pecah, Romi lapor Jokowi mau gelar muktamar islah PPP
Berharap Djan Faridz hadir muktamar PPP
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.