Priyo sebut menteri berantas mafia pangan justru bisa jadi korban
"Mendag harus diberi kewenangan mengendalikan Bulog, sehingga para mafia akan takut dengan sendirinya," kata dia.
Waketum Partai Golkar versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok selama Ramadan. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel juga dinilai mampu memberantas mafia yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat.
"Tetapi melihat kinerja Mendag Rachmat Gobel yang mampu melawan ancaman mafia pangan, saya pikir adalah bagus kalau Bulog berada di bawah Kementerian Perdagangan atau Mendag merangkap kepala Bulog," kata Priyo dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7).
Priyo menyatakan sejauh ini dirinya mengamati cara kerja Mendag berbeda dari menteri lain. Dia tidak hanya melakukan operasi pasar besar-besaran di berbagai tempat untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memberantas para mafia pangan.
"Memberantas mafia pangan itu tidak main-main, karena kerap seorang menteri yang justru menjadi korban. Karena itu, Mendag harus diberi kewenangan mengendalikan Bulog, sehingga para mafia akan takut dengan sendirinya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman sepakat jika posisi Bulog berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo dan tidak berada di bawah kementerian BUMN seperti saat ini. Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara kebijakan sehari-harinya berada di bawah Kementerian Perdagangan.
"Lebih jelasnya, Dirut Bulog sebagai pelaksana dari kebijakan Kementerian Perdagangan. Karena Kemendag itulah yang melaksanakan fungsi sebagai pengendali persoalan perdagangan di dalam negeri," terang dia.
Dia meyakini Bulog akan menjadi lembaga yang kuat dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan mampu menjaga stabilitas harga pangan dengan perubahan tersebut.
"Karena dengan posisi Bulog berada di bawah Presiden dan pelaksana kebijakan Kementerian Perdagangan, Bulog tidak lagi menjadi pencari untung (profit oriented) tetapi benar-benar sebagai alat negara penyangga pangan. Dengan demikian, posisi Bulog akan lebih mampu menekan inflasi. Terlebih yang ditangani Bulog nanti tidak hanya beras, tetapi jenis sembako yang lainnya juga," pungkas dia.
Baca juga:
Benahi rantai pasok pangan impor, Sofyan Djalil gandeng KPK
Inflasi jelang Ramadan tinggi, BI minta Jokowi kontrol stok pangan
10 hari ke depan, pemerintah gelar operasi pasar di 12 titik Jakarta
Harga pangan naik, Kementan sebut bukan ulah mafia
Badan pangan nasional harus setingkat kementerian
RI bisa contek Singapura manfaatkan koperasi lawan mafia pangan
KPPU: Harga beras naik karena tindakan pemerintahan Jokowi sendiri
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.