Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal presiden boleh kampanye dan memihak di Pemilu 2024, berujung polemik.

Banyak pihak berpendapat pro dan kontra dengan ucapan Jokowi tersebut. Masing-masing memiliki alasan sendiri.

Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Hamdan Zoelva menyesalkan ucapan Jokowi.

Menurutnya, Jokowi yang sekarang berada di ujung masa jabatan bakal akan dikenal meninggalkan warisan tidak baik.

"Saya sangat menyesalkan ucapan presiden untuk memihak dalam pelaksnaan Pilpres kali ini. Karena akan meninggalkan warisan yang tidak baik bagi generasi yang akan datang," kata Hamdan Zoelva kepada wartawan di Kantor NasDem Sulsel, Rabu (24/1).

Hamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya. Hamdan menyebut seharusnya Jokowi memberikan kesan yang baik.

Meski menyayangkan sikap Jokowi, Hamdan membenarkan tidak ada aturan di Undang-Undang (UU) yang melarang presiden untuk memihak di Pilpres.

Meski demikian, dia menekankan pada prinsip etika yang menjadi landasan berlakunya hukum yang bersumber pada sumpah jabatan presiden.

"Memang betul tidak ada undang-undang yang melarang presiden untuk memihak. Tapi ada prinsip-prinsip etika, yang etika itu sebagai landasan dan kekuatan berlakunya hukum yaitu yang bersumber dari sumpah jabatan presiden akan menaati undang-undang dasar dan seluruh peraturan dengan selurus-lurusnya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya," tegasnya.

Kritik tajam juga berasal dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Dia mempertanyakan posisi Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut.

"Dalam konteks apa dulu, presiden sebagai capres atau presiden itu sendiri ada dalam parpol yang mencalonkan capres cawapres. Kan Pak Jokowi sekarang dalam posisi sebagai apa? Sebagai presiden yang selama ini dikhawatirkan, dan diminta oleh rakyat itu adalah untuk menghindari terjadinya KKN," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Rabu (24/1).

Terlebih, kata Komarudin, salah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto.

Komarudin menyebut, jika Presiden Jokowi berniat untuk mengkampanyekan Gibran, maka hal tersebut menjadi sejarah pertama yang terjadi di dunia.

"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari," tegas dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai pernyataan Jokowi tidak ada masalah.

Dia mencontohkan praktik tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Contohnya Barack Obama yang saat itu masih menjadi presiden berkampanye mendukung Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.

Praktik tersebut juga sebenarnya terjadi di Indonesia, di mana Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu berkampanye meski masih menjabat.

"Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya, dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain," kata dia.

Hal yang sama juga diutarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia setuju dengan pernyataan Jokowi.

"Jadi gubernur, bupati, DPR, saya menteri, Presiden itu jabatan publik. Jadi saya boleh nyalon presiden, saya boleh nyalon gubernur, saya boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh apalagi dukung," ujar Zulkifli Hasan usai kampanye terbatas di GOR Anugrah Makassar.

Zulhas mengaku dirinya yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) boleh mendukung calon presiden dan wakil presiden. Dia kembali menegaskan posisi menteri adalah jabatan politik.

"Saya dukung capres ini, boleh, capres itu, boleh, bahkan presiden. Pertama kalau dia mau kedua dia maju sendiri boleh. Ini jabatan publik, jabatan politik yah," sebutnya.

Ucapan Jokowi

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh memihak salah satu calon di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan, dirinya boleh berkampanye.

Jokowi menjawab itu saat ditanya soal menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik tetapi menjadi bagian dari tim sukses di pemilu 2024.

"Kan ini hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak! boleh," kata Jokowi Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Namun, dia mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gak boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ucapnya.