Protes soal Golkar dan PPP, KMP sebut Menkum HAM 'Begal Demokrasi'

"Kami menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik, mengail di air keruh."

Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan pernyataan peringatan yang mereka sebut melawan 'Begal Demokrasi' yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang membacakan pernyataan dari KMP mengatakan, apa yang dilakukan Menkum HAM terhadap Partai Golkar dan PPP adalah tindakan melawan hukum dan sarat dengan kepentingan politik.

"Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata Bambang saat menggelar konferensi pers di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

Pria yang kerap disapa Bamsoet itu mencontohkan pernyataan Ketua Majelis Mahkamah Partai Golkar Muladi yang heran karena isi keputusan yang dikutip Menkum HAM salah besar dan manipulatif.

"Kami menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik, mengail di air keruh, jika Golkar dan PPP terus berkonflik. Kelompok ini sekaligus ingin menjauhkan Golkar kepemimpinan ARB dan PPP Djan Faridz bersama KMP yang secara politik mendukung sejumlah kebijakan Presiden Jokowi," katanya.

Turut hadir dalam pernyataan peringatan ke Menkum HAM tersebut, yakni Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Politikus Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi V Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi PKS Jazuli Djuwaini, Politikus PPP Dimyati Natakusumah.

Baca juga:
Menkum HAM sarankan kubu Ical gabung, lawan Agung dkk di munas 2016
Gerindra: Wajar Prabowo nilai Golkar kubu Agung Laksono tidak sah
Kubu Agung sebut hak angket untuk Menkum HAM cuma gertak saja
'RI bukan negara parlementer, hak angket ke Menkum HAM tidak tepat'
Agung Laksono pamer ke Wiranto, Munas Golkar yang sah di Ancol
Memalukan, kisruh internal Golkar jadi adu jotos Ngabalin-Yorrys