PSI minta momen penghentian kasus jadi introspeksi Bawaslu
Menurut Toni, sejak awal PSI berdiri pun pihaknya sadar bahwa Bawaslu merupakan institusi penting dalam konteks demokrasi. Hasil pemilu pun bergantung pada Bawaslu.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berintrospeksi diri setelah keluarnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang menjerat PSI.
"Tidak ada dendam kepada Bawaslu. Dan kami meminta momentum ini menjadi momentum introspeksi diri. Bahwa keadilan harus tajam pada pihak manapun. Ini juga menjadi momentum kematangan bagi tubuh PSI sendiri," tutur Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).
-
Siapa yang memulai kampanye di Surabaya? Anies memulai kampanye di Jakarta. Sedangkan, Cak Imin bakal berkampanye di Surabaya.
-
Siapa yang terlibat dalam kampanye edukasi "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI sebagai bank yang concern terhadap segala jenis kejahatan perbankan, terus mengedukasi nasabahnya melalui berbagai kanal, baik media konvensional maupun media sosial. "Melalui campaign ini, diharapkan awareness dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mengenali modus dan praktik penipuan," ujarnya.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Kenapa BRI meluncurkan kampanye "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Fenomena inilah yang membuat pentingnya edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan yang bisa terjadi. Hal tersebut juga yang menggerakkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.
-
Bagaimana BRI menyampaikan pesan edukasi di kampanye "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Adapun dalam campaign ini, perseroan menggandeng penyanyi Vidi Aldiano dengan format film pendek dan mengangkat tiga modus penipuan yang sering menelan korban. Lewat lirik-lirik lagu tersebut, Vidi menyampaikan berbagai modus penipuan yang masih menyasar masyarakat secara luas.
-
Apa pesan yang ingin disampaikan Vidi Aldiano dalam kampanye "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Terkait hal ini, Vidi Aldiano sebagai talent pun mengatakan, modus penipuan akan terus mencari celah baru lewat teknologi ataupun kebiasaan pengguna. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga data diri dan juga akun bank kita."Kerja sama dibutuhkan antara nasabah dan bank agar bisa membantu meminimalisir resiko penipuan yg mungkin terjadi ke depannya. Mesti disadari bahwa modus penipuan perbankan akan selalu ada dan terus berkembang. Asal kita tau dan aware sama tanda-tandanya, kita semua bisa melawan berbagai macam modus penipuan," ujarnya.
Menurut Toni, sejak awal PSI berdiri pun pihaknya sadar bahwa Bawaslu merupakan institusi penting dalam konteks demokrasi. Hasil pemilu pun bergantung pada Bawaslu.
"Sejak partai ini didirikan, kami memiliki kelapangan dada bahwa Bawaslu adalah partner kami dalam berdemokrasi," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie menambahkan, Bawaslu perlu dikawal agar selalu menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang benar dan berkualitas.
"Jika Bawaslu kurang berkualitas tentu berdampak buruk pada proses demokrasi kita. Ya perkara ini semestinya menjadi pelajaran kita semua," kata Grace.
Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri atas adanya dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Laporan Bawaslu ke Kepolisian diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM.
Buntut pelaporan itu, sejumlah pengurus PSI melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran etik keduanya. Selanjutnya mereka juga melaporkan kedua orang tersebut ke Ombudsman. PSI meminta Ombudsman memberikan rekomendasi ke Bawaslu agar mencabut laporannya di Bareskrim Polri.
Munculnya persoalan sendiri akibat adanya iklan PSI di beberapa media cetak pada 23 April 2018 dengan menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta pemilu.
Selain itu, dalam iklan tersebut terdapat foto Jokowi, serta hasil survei partai dengan judul Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PSI soal SP3 Bareskrim: Ini berkah puasa dan Hari Pancasila
Pleno Ombudsman putuskan terima laporan PSI terkait Bawaslu
Bareskrim hentikan kasus PSI karena perbedaan sikap komisioner KPU
PKPU belum selesai jadi alasan kasus PSI dihentikan
Lima partai ini dinilai berpeluang raup suara milenial