PSI Tanggapi Santai Gugatan Rp1 Triliun dari Viani Limardi
Dari hasil tersebut, Isyana menegaskan jika pemecatan kepada Viani diambil demi menjaga profesionalisme partai dalam menjalankan tugasnya, termasuk menjaga kadernya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat suara terkait rencana gugatan perdata sebesar Rp1 triliun yang dilayangkan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi yang dipecat, karena dugaan menggelembungkan dana reses.
"Jika benar Sis Viani akan menggugat PSI sebesar Rp1 triliun seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Sis Viani sebagai warga negara," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dalam keteranganya, Kamis (30/9).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Menurutnya, PSI dalam mengambil keputusan sanksi pemecatan kepada Viani telah melalui mekanisme dan prosedur internal sesuai dengan tata tertib dan objektif, termasuk telah meminta keterangan dari yang bersangkutan.
Terlebih, proses sanksi kepada Viani telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan tim pencari fakta untuk mengumpulkan bukti informasi dan keterangan yang relevan dari puluhan saksi.
"Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subjektivitas like or dislike secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai," jelasnya.
Dari hasil tersebut, Isyana menegaskan jika pemecatan kepada Viani diambil demi menjaga profesionalisme partai dalam menjalankan tugasnya, termasuk menjaga kadernya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi yang dipecat oleh DPP PSI berencana akan melakukan penuntutan karena dituding menggelembungkan dana reses. Gugatan secara perdata akan dilayangkan kepada PSI.
"Kali ini saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar Rp1 triliun," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9).
Dia membantah telah menggelembungkan dana reses yang dituduhkan PSI. Tuduhan tersebut terdapat dalam surat pergantian antar-waktu (PAW).
"Tidak ada sama sekali saya melakukan pengelembungan dana reses, itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya," ujarnya.
Viani menjelaskan, total dana reses sebesar Rp302 juta digunakan untuk 16 titik reses. Bahkan, dari besaran anggaran tersebut menyisihkan sebesar Rp70 juta dan telah dikembalikan kepada Sekretariat DPRD DKI.
"Dan tidak hanya pada Maret 2021 saja, hampir di setiap kali masa reses, saya mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai. Silakan di cek ke DPRD dan BPK," jelas dia.
Baca juga:
VIDEO: PSI Pecat Viany Limardi Diduga Korupsi Dana Reses
Sekwan DPRD DKI Belum Terima Usulan PAW Viani Limardi Usai Dipecat PSI
Pecat Viani Limardi Sebagai Kader, PSI Segera Layangkan Surat Ke Pimpinan DPRD DKI
Viani Limardi akan Gugat PSI Rp1 Triliun Atas Tuduhan Penggelembungan Dana Reses
Viani Limiardi Belum Terima SK Pemberhentian dari Anggota DPRD DKI Jakarta
Dipecat PSI, Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima SK
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi