LIVE

PTUN batalkan kepengurusan Romi, kubu Djan daftar ke Kemenkum HAM

Untuk menghindari kekosongan kepengurusan, kubu Djan Faridz daftar ke Kemenkum HAM.

Kisruh PPP

Sejumlah pengurus DPP PPP kubu Djan Faridz menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk menyerahkan struktur kepengurusan partai. Mereka ingin kepengurusan kubu Djan disahkan setelah PTUN membatalkan surat Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kubu Romahurmuziy (Romi).

"Jadi hari ini kami dari kepengurusan Pak Djan Faridz hasil muktamar Jakarta ingin mendaftarkan kepengurusan kami setelah memenangkan sidang PTUN pada 25 Februari 2015," kata Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Triana Djemat di Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (16/3).

Lebih lanjut dia berharap Menkum HAM, Yasonna mau menerima struktur kepengurusan tersebut. Pasalnya, PTUN membatalkan surat keputusan kepengurusan Romahurmuziy.

"Kami berharap menteri bisa menerima kali ini pendaftaran kami melihat dari putusan PTUN. Karena kan sebagaimana kita ketahui putusan PTUN kan itu membatalkan SK (surat keputusan) kepengurusannya Romi," ungkapnya.

Maka oleh karena itu, untuk mengisi kepengurusan yang kosong pihaknya meminta Yasonna mau mematuhi putusan PTUN untuk mengesahkan pengurusan versi muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.

"Jadi untuk menghindari kekosongan kepengurusan pada PPP untuk itu kami mendaftarkan dan berharap menteri dapat mematuhi putusan PTUN dan mengabulkan permohonan kami dan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

KPU
Tim Hukum AMIN Sebut Penghentian Penghitungan Suara di Kecamatan Masuk Pidana Pemilu

Tim Hukum AMIN mendesak KPU untuk menjelaskan hal tersebut

Pemilu 2024
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP
Ramai-Ramai 'Serang' PDIP Tolak PPN 12% Malah Disebut Berkhianat & Lempar Batu Sembunyi Tangan

Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.

PPN 12 persen
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Komnas HAM
Komnas HAM Kecam Aksi KKB Papua Bunuh dan Bakar Pilot Selandia Baru

Komnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.

Teror KKB
3 Hakim Diduga Terima Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Terancam Diberhentikan Tidak Hormat

Tiga hakim itu ditangkap tim penindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (23/10) pagi.

Ronald Tannur
Diusung PDIP Maju Pilkada Banten, Airin Rachmi Diany Tegaskan Masih Kader Golkar

Dia mengungkapkan, pengusungan dirinya bersama bakal calon Wakil Gubernur Banten yakni Ade Sumardi yang dilakukan PDIP merupakan hasil ikhtiar dirinya untuk maj

Airin Rachmi Diany
Pekerja Hutan Akasia di Inhil Tewas Diterkam Harimau, Bagian Tubuh Terpisah

Pekerja bernama Rahmad (26) tewas diterkam harimau sumatera di HTI yang dikelola perusahaan akasia itu pada Kamis (9/5).

Harimau
PN Padang Buka Suara Buntut Hakim Ancam 2 Advokat Perempuan LBH Padang

Namun, hakim B masih menjalankan tugas seperti biasanya. Dia sudah bertugas di sana elama 18 bulan dan akan pengsiun 2 tahun lagi.

Hakim
Petugas Upacara HUT RI di IKN Diterbangkan dari Lanud Halim

Setelah menjalankan latihan selama beberapa hari, para personel TNI AU itu langsung diberangkatkan ke Lanud Dhomber.

HUT RI ke-79 di IKN
Romahurmuziy: Plt Ketum PPP Harus Tobat dan Minta Maaf Karena Gagal Jaga Partai di Senayan

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mendesak Plt Ketum PPP M Mardiono untuk bertobat karena gagal menjaga partai berlambang Kabah tetap di Parlemen.

PPP