Buntut peristiwa itu tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Sumatera Barat.
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang inisial B diduga mengancam dua advokat (sebelumnya disebut aktivis) publik perempuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Buntut peristiwa itu tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Sumatera Barat.
Humas PN Padang, Juandra mengatakan, pihaknya akan menerima apabila ada permintaan dari LBH Padang untuk melakukan audiensi. Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil dari pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti laporan tersebut.
Kepada PN Padang, hakim B telah mengungkapkan rasa bersalah kepada pimpinan Negeri Padang, namun secara pribadi kepada LBH Padang belum.
"Kepada LBH Padang belum, karena belum ada jadwal yang tepat," sebutnya.
Namun, hakim B masih menjalankan tugas seperti biasanya. Dia sudah bertugas di sana elama 18 bulan dan akan pengsiun 2 tahun lagi.
"Sampai sekarang hakim B masih bertugas seperti biasa," tuturnya.
Korban Dipotret Hingga Diancam
Sebelumnya, aua advokat publik perempuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang diduga diancam hakim B yakni, Decthree Ranti Putri dan Anisa Hamda.
Kejadian itu terjadi pada Rabu, (5/6/2024) sekira pukul 14.00 WIB. Pada saat itu hakim B baru selesai mengelar persidangan dengan hakim tunggal
Decthree Ranti Putri mengatakan, kejadian itu terjadi ketika dirinya dan Anisa Hamda sedang menunggu antrian sidang di dalam ruang persidangan candra.
Ia melanjutkan, kejadian itu pada Rabu, (5/6/2024) sekira pukul 14.00 WIB. Pada saat itu hakim B baru selesai mengelar persidangan dengan hakim tunggal, dan disebelah hakim tunggal juga ada panitera yang akan menangani perkaranya.
"Ketika menunggu, dan baru duduk, sudah terlihat wajah hakim B. Dia sudah cilengak cilenguk dari pintu belakang masuknya hakim ke ruang sidang. Terus ketika itu saya mulai waspada, sudah merasa tak nyaman, saya langsung mengunakan masker, dia ke belakang dan balik ke hadapan saya, tiba-tiba dari depan itu dia menyodorkan handphone langsuang ke wajah saya, gak jauh jaraknya, di foto, saya sempat nanya kenapa saya difoto. Dia bilang 'ini jadi pegangan buat saya jika terjadi apa-apa' katanya. 'Kamu lapor-lapor ke KY ya, nanti kalau ada apa-apa di KY, awas kamu'," katanya pada saat konferensi pers pada Jumat, (7/6) di LBH Padang.
"Setelah difoto, dia (B) masih celetus-celetus, terus juga beberapa kata-katanya yang mengancam itu 'kalau kamu laki-laki saya ladiang (golok) kau', jelas sekali dalam rekaman itu, kita sempat saya rekam suaranya, rekaman itu di tengah pembicaraan," tambahnya.
Ia melanjutkan, pada saat kejadian itu dirinya mengaku memang tidak banyak melawan kepada hakim B.
"Saya tidak banyak melawan pada saat itu. Karena saya sadar itu adalah ruang pengadilan yang harus dijaga marwah pengadilan itu sendiri. Dengan adanya insiden ini saya takut dan merasa terancam," tuturnya.
Buntut peristiwa itu, LBH Padang meminta hakim B dipecat atau perbuatannya.
"Kami minta hakim B dipecat, jujur dalam pengalaman kami sebelumnya tidak pernah mendapati situasi seperti ini. Mengapa kami meminta seperti itu?, karena sampai saat ini belum ada sikap dan rasa bersalah serta permintaan maaf hakim B maupun institusi PN Padang sendiri kepada LBH Padang," kata Direktur LBH Padang Indira usai melakukan orasi di Pengadilan Negeri Padang, Senin, (10/6).
Buntut peristiwa itu tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Sumatera Barat.
Tim kuasa hukum NasDem mengungkapkan, pengurangan suara dimaksud dikarenakan adanya dugaan keberpihakan termohon yaitu KPU.
Baca Selengkapnya
Hakim MK meminta Subani agar bertanggung jawab ketika pihak PKB mempersoalkan pencabutan tersebut.
Baca Selengkapnya
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Regi Halili mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, serta ahli medis.
Baca Selengkapnya
Kasus pemalsuan dokumen berhasil diungkap oleh jajaran Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Dua orang tersangka atas nama TN (32) dan PRA (21) ditangkap.
Baca Selengkapnya
"Hakim praperadilan belum menerima surat permohonan pencabutan,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto
Baca Selengkapnya
MK memberikan waktu 15 hari kepada KPU sejak putusan ini diucapkan untuk melaksanakan penghitungan ulang.
Baca Selengkapnya
Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca Selengkapnya
Diduga bersinggungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Baca Selengkapnya
Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi