Refly Harun: Sudah jadi menteri ngapain nyaleg?
Ada beberapa menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menjadi caleg pada Pemilu 2019 mendatang. Seharusnya pimpinan parpol yang kadernya telah menjadi menteri mengikhlaskan yang bersangkutan untuk tetap konsentrasi menjadi menteri dan jangan diminta menjadi caleg.
Ada beberapa menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menjadi caleg pada Pemilu 2019 mendatang. Seharusnya pimpinan parpol yang kadernya telah menjadi menteri mengikhlaskan yang bersangkutan untuk tetap konsentrasi menjadi menteri dan jangan diminta menjadi caleg.
Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, adanya menteri yang terjun menjadi caleg merupakan bentuk kekeliruan paradigmatik.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
"Kenapa? Ini sistem pemerintahan presidensial bukan parlementer. Dalam parlementer, menteri memang harus nyaleg. Kenapa? Karena dia harus menguasai mayoritas parlemen untuk pemerintah. Karena itu menteri-menteri harus nyaleg karena kan sistem pemerintahan parlementer, parliemantary government. Tapi ini sistem pemerintahan presidensil. Dia sudah jadi menteri ngapain dia nyaleg?" jelasnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).
Refly menilai ada dua alasan para menteri menjadi caleg. Pertama takut tak akan diangkat menjadi menteri pada pemerintahan berikutnya dan kedua parpol yang bersangkutan membutuhkan menteri ini untuk meningkatkan perolehan suara.
"Makanya harusnya partai politik yang kadernya jadi menteri itu sudahlah relakan, diwakafkan istilahnya. Iya kan. Mestinya begitu. Dia sudah bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Sudah diwakafkan saja. Cari kader-kader yang lain," sarannya.
"Ini kan enggak. Bahkan ketua umumnya sendiri jadi menteri atau elite-elitenya jadi menteri. Jadi diwakafkan. Cari kader yang lain. Barulah bernegara kita benar," lanjutnya.
Jika para menteri terjun menjadi caleg, maka waktunya akan terbagi untuk kampanye. Ini dikhawatirkan menurunkan kinerja yang bersangkutan.
"Coba bayangkan ini sembilan bulan menuju Pemilu sudah gonjang ganjing enggak karuan. Menteri-menteri ini kan pasti akan berkampanye. Enggak mungkin akan diam saja. Apalagi beban dia sebagai vote getter itu tinggi. Dia kan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Bila perlu ia menolong partainya untuk mendapatkan lebih dari satu kursi," katanya.
Baca juga:
Ketua Bawaslu wanti-wanti menteri yang nyaleg tak gunakan fasilitas negara
Bawaslu awasi menteri nyaleg agar tak pakai fasilitas negara saat kampanye
Jokowi hadiri acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa di Yogya
Tiga menteri PKB maju caleg, Cak Imin sebut tak ganggu kinerja pemerintah
Sekjen PPP sebut Menag Lukman Hakim Saifuddin jadi caleg buat dongkrak suara partai
Gerindra persoalkan menteri daftar caleg tak mengundurkan diri