Reformasi dalam tubuh TNI berjalan setengah hati
Reformasi dalam tubuh TNI seharusnya bisa menyentuh reformasi struktural dan terlebih lagi reformasi kultural.
Reformasi TNI dimulai sejak Juni 1998 yang kemudian melahirkan empat paradigma baru belum dijalankan sepenuh hati. Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti menuturkan, salah satu indikatornya belum pastinya arah politik Indonesia ke depan. Belum lagi politisasi TNI terjadi di tingkat pusat hingga daerah.
"Reformasi yang dijalankan antara 1998 hingga 2004 berlangsung saat 'besi masih panas' sehingga mudah dibentuk sesuai dengan keinginan politik saat itu," kata Ikrar dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Reformasi TNI' di Komnas HAM, Senin (5/10).
-
Kenapa TNI memberi kejutan di HUT Bhayangkara? Para prajurit TNI dan anggota Polisi lain pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat aksi harmonis antara TNI dan Polri di tengah perayaan HUT Bhayangkara ke-78 tersebut.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kapan HUT TNI 2023 diperingati? 5 Oktober ditandai sebagai peringatan Hari Ulang Tahun TNI.
-
Bagaimana cara merayakan HUT TNI? Anda bisa mengunggah kata-kata ucapan HUT TNI 2023 tersebut di berbagai platform media sosial pribadi sebagai bentuk dukungan dan apresiasi mendalam kepada militer.
-
Kapan HUT Korps Marinir TNI AL diperingati? Setiap tanggal 15 November diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI AL.
-
Siapa saja yang biasanya hadir dalam peringatan HUT TNI? Biasanya, peringatan HUT TNI bakal diselenggarakan di halaman Istana Negara Jakarta hingga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara serta pimpinan militer tanah air.
Benturan antara TNI dan Polri kerap terjadi di daerah menunjukkan reformasi dalam tubuh TNI belum berjalan menyeluruh.
"Reformasi TNI memang harus terus berlanjut bukan saja pada pembuatan perundang-undangan melainkan juga pada reformasi struktural dan terlebih lagi reformasi kultural," ucapnya.
Ikrar menceritakan, reformasi TNI tidak mungkin terjadi tanpa perubahan politik pada Mei 1998 ditandai lengsernya Presiden Soeharto. Saat itu, legitimasi Soeharto yang didukung penuh ABRI (TNI) runtuh akibat krisis ekonomi serta terjadinya gerakan pro-demokrasi yang dilanjutkan dengan demonstrasi mahasiswa.
"ABRI (TNI) memilih untuk mengambil jalan bagi perubahan politik pada saat itu, sambil tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan," ujarnya.
Dia melihat, Panglima ABRI saat itu Jenderal TNI Wiranto memilih mendukung perubahan politik ketimbang mengambil alih kekuasaan. Pilihan itu diambil Wiranto untuk mencegah risiko lebih buruk bagi Indonesia.
(mdk/noe)