Risma dilantik jadi kader PDIP, SK pengesahan akan dibacakan Hasto

Risma juga akan disematkan jas merah dan diberi kartu tanda anggota.

Tri Rismaharini resmi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rabu besok (8/7), Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dijadwalkan akan membacakan pengesahan Risma sebagai kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Maka, lengkap sudah syarat yang harus dipenuhi Risma untuk bisa kembali diusung partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Surabaya, Jawa Timur pada Desember 2015.

Sebab, PDIP telah menyaratkan bagi siapa saja bakal calon yang akan diusungnya di Pilkada adalah murni kader, bukan non-partai. Dan Risma telah memenuhi syarat itu.

Tak hanya itu, Rabu besok, Hasto juga akan mengumumkan rekomendasi partai terhadap pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana di Pilwali Kota Surabaya, 9 Desember 2015.

Menurut Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Didik Prasetiyono, pembacaan keanggotaan Risma dan rekomendasi partai oleh Hasto itu, menjadi rangkaian penting agenda rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus).

"Pembacaan keanggotaan Bu Risma nanti yang sekaligus juga pembacaan rekomendasi pasangan Risma-Whisnu, akan dipimpin langsung oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto," kata Didik kepada wartawan di Surabaya, Selasa (7/7).

Hasto sendiri, dijadwalkan tiba di Surabaya sore nanti. "Malam nanti, kesiapan Rakercabsus akan dipantau langsung oleh Pak Sekjen," lanjut Didik.

Rakercabsus akan digelar di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Surabaya, hari Rabu besok, sekitar pukul 15.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan acara buka puasa bersama. Rakercabsus akan dihadiri sekitar 10 ribu kader PDIP Surabaya.

"Setelah itu, penyerahan kartu tanda anggota (KTA), sekaligus penyematan jas merah kepada Risma, sebagai simbolisasi telah resmi menjadi bagian dari PDIP," pungkasnya.

Baca juga:
Usai lebaran, PDIP siap gelar deklarasi pasangan Risma-Whisnu
NasDem beri sinyal koalisi dengan PDIP di Pilwalkot Surabaya
Mendagri sebut semua anggaran untuk Pilkada serentak sudah clear
Demokrat pastikan tak sembarangan pilih calon ikut pilkada serentak
DPR minta pemerintah talangi kekurangan anggaran Pilkada Rp 564 M