Rizal Ramli Sebut Jika Tak Direvisi, UU ITE Bahaya Buat Demokrasi
Rizal Ramli mengungkapkan, penggunaan UU ITE untuk memberangus kritikan ini berimbas pada anjloknya indeks demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini terjadi dalam empat tahun belakangan ini.
Ekonom, Rizal Ramli mengusulkan agar undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) segera direvisi. Rizal Ramli menyebut jika UU ITE lebih kerap dipakai untuk memberangus demokrasi lewat pasal pencemaran baik di dalam UU tersebut dibandingkan untuk kasus lainnya.
Rizal Ramli mengungkapkan, penggunaan UU ITE untuk memberangus kritikan ini berimbas pada anjloknya indeks demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini terjadi dalam empat tahun belakangan ini.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kenapa revisi UU ITE jilid II ini dianggap penting? Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Bagaimana menurut Menkominfo Budi Arie, revisi UU ITE jilid II dapat menjaga ruang digital di Indonesia? Yang pasti kan pemerintah ingin menjaga ruang digital kita lebih kondusif dan lebih berbudaya.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014. Hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita ranking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ungkap Rizal Ramli di Yogyakarta, Jumat (1/3).
Mantan Menko Kemaritiman ini menyebut jika tak ada revisi dikhawatirkan UU ITE akan terus dipakai untuk memberangus demokrasi. Sehingga indeks demokrasi Indonesia akan terus menurun.
"Kalau ini UU tidak direvisi makin banyak korbannya tahun ini, tahun depan. Indeks demokrasi Indonesia makin rendah lagi nantinya," ungkap Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengaku gembira dengan janji politik dari Prabowo-Sandiaga yang akan melakukan revisi UU ITE. Sehingga UU ITE tak lagi dipakai memberangus demokrasi.
"Nah, kami gembira Prabowo-Sandi, Sandi berjanji untuk merevisi UU ITE supaya tidak digunakan untuk memberangus demokrasi," papar Rizal Ramli.
Rizal Ramli menyebut dirinya pernah bertanya tentang komitmen pemerintah melakukan revisi UU ITE kepada Jokowi. Namun tak ada jawaban terkait pertanyaan yang diajukan Rizal Ramli ini.
"Nah, sayangnya kami ajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Widodo dan timnya sampai hari ini tidak ada jawaban sama sekali. Saya menduga Pak Widodo (Jokowi) dan kawan-kawannya masih sangat ingin menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap orang-orang yang kritis dan berbeda pendapat dengan kekuasaan. Ini berbahaya buat demokrasi," tuding Rizal Ramli.
Sementara itu, Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, partainya siap mendukung revisi UU ITE. Asalkan, kata dia, rumusan perubahan itu jelas dan matang.
Arsul menilai wajar banyak desakan merevisi UU ITE. Namun, dia berujar ada dua hal yang harus dilihat, yakni penegakan hukum dan rumusan. Jika problemnya ada pada penegak hukum, Arsul mengatakan, Komisi III DPR akan menanyakan hal ini kepada Kapolri dan jajarannya lebih dulu.
"Kalau problemnya dinilai ada pada rumusannya, ya silakan. Paling tidak kami di PPP siap untuk menginisiasi revisi UU ITE," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (31/1).
Baca juga:
Mobil Camry Disebut Pemberian Pengusaha Besi, Ini Klarifikasi Mahfud MD
Mahfud MD Terusik Tuduhan Akun Twitter @KakekKampret_ Soal Terima Toyota Camry
Harkat dan Martabatnya Terusik, Mahfud Laporkan Pelanggaran UU ITE ke Polres Klaten
Hina Islam di Instagram, Mahasiswa USU Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Sidang Eksepsi Ujaran Idiot, Dhani Sebut di Belanda Tidak Ada Pidana UU ITE
Berat Badan 47 Kg, Nurul Arifin Ngaku Sempat Diejek 'Gendut'
Jalani Sidang Perdana, Penghina Ustaz Abdul Somad Didakwa Melanggar UU ITE