Romi harap pemerintah damaikan PPP seperti Golkar

Romi menegaskan, hadirnya pemerintah di antara kekisruhan partai tidak menjadi persoalan.

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy atau Romi berharap kisruh yang selama ini bergulir antara kubunya dengan kubu Djan Faridz bisa diselesaikan dengan adanya campur tangan pemerintah. Bercermin dari damainya dua kubu di internal Partai Golkar, Romi menginginkan pemerintah melakukan hal yang sama terhadap partainya.

"Dalam hal ini persoalan PPP berlarut-larut adalah juga pemerintah yang pada akhirnya menggunakan kewenangannya membaca situasi hari ini, karena pada kasus Golkar sudah diselesaikan dengan dikembalikan ke kepengurusan munas sebelumnya yaitu Riau yang kemudian menyelenggarakan Munaslub. PPP juga akan demikian, PPP dan Golkar kan relatif sama," kata Romi usai mengikuti pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pelantikan KY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2).

Romi menegaskan, hadirnya pemerintah di antara kekisruhan partai tidak menjadi persoalan. Sebab dalam Undang-undang Parpol sudah tertera bahwa pemerintah berwenang dalam menetapkan dan mensahkan DPP Parpol.

"Penetapan dan pengesahan DPP parpol itu pada pemerintah, Menkum HAM itu kan pemerintah dia pembantu presiden," ujar dia.

Bukan saja Romi yang resah, Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Haji Maimun Zubair bahkan menemui Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan persoalan yang melanda PPP. Mbah Moen sapaannya meminta pemerintah mengambil putusan terbaik terhadap pertikaian yang telah lama terjadi.

Pertikaian yang selama ini berlangsung dikabarkan akan mendapat titik terang. Partai yang berlambang Kabah itu akan menempuh jalan baru yaitu islah pada bulan April mendatang. Rencana Perhelatan ini mulai dibahas setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengembalikan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung pada 2011 lalu.

Baca juga:
Mbah Moen sambangi Istana temui Presiden Jokowi, bahas islah PPP?
Temui Jokowi, Mbah Moen curhat kisruh PPP sampai soal radikalisme
Silatnas PPP Romi dinilai ilegal, Kapolri akan lihat unsur pidananya
Romi dan Djan Faridz sepakat islah PPP adalah kewajiban
Kisruh belum juga reda, PPP masih bingung jalankan agenda nasional
Romi yakin kubu Djan Faridz melunak dan ikut muktamar islah PPP