LIVE

Ruhut: Banyak kader masuk KPK, Demokrat berduka

Partai Demokrat telah memutuskan akan berada di luar pemerintahan.

Partai Demokrat

Partai Demokrat telah memutuskan akan berada di luar pemerintahan. Saat ini Demokrat lebih konsentrasi pada pembenahan internal.

Menurut Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, anjloknya suara partainya karena banyak kader yang melakukan korupsi. Akibatnya, Demokrat mendapat persepsi buruk dari masyarakat.

"Kami berduka karena ulah beberapa kader kami yang masuk KPK," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).

Ruhut mengaku, duka partai berlambang bintang Mercy ini bertambah lantaran salah satu kadernya kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kader yang dimaksud Ruhut adalah Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana.

"Dan ada yang akan masuk lagi," ujar Ruhut.

Sebelumnya beberapa kader Demokrat tersandung kasus korupsi. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh.

(mdk/has)
KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK

KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.

KPU RI
Demokrat Ungkap Kriteria Cagub Cawagub yang akan Diusung dalam Pilgub Jakarta

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat tak akan buru-buru mengumumkan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta.

Demokrat
Puan Ingatkan Pilkada Jurdil dan Aparat Netral: Rakyat Harus Merdeka Memilih

Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Pilkada 2024
Puan Ingatkan Pilkada Jurdil dan Aparat Netral: Rakyat Harus Merdeka Memilih

Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Pilkada 2024
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Pemilu 2024
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

mantan napiter
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Demokrat
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Firli Bahuri
KPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK

Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.

KPU
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

mk kabulkan gugatan
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

AHY
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

PPP