RUU Pertanahan Diputuskan Dibahas DPR Periode 2019-2024
Menteri ATR Sofyan Djalil meminta agar RUU tersebut dibahas pada periode selanjutnya.
DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi II bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).
"Baik, pemerintah mengusulkan sedianya pengambilan keputusan tingkat I supaya ditunda. Apakah kita setuju untuk ditunda?," kata Ketua Komisi II Zainuddin Amali selaku pimpinan rapat.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
"Setuju," ujar peserta rapat.
Di tempat yang sama, Menteri ATR Sofyan Djalil meminta agar RUU tersebut dibahas pada periode selanjutnya. Serta dimasukkan kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Permintaan itu disetujui oleh DPR.
"Baik, jadi kita resmi menunda pengambilan keputusan tingkat I dan di carry over ke periode mendatang," ucapnya.
Sebelumnya, Amali berencana menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan pada 24 September 2019. Hal itu, kata dia dilakukan karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin RUU tersebut rampung pada September ini.
"Enggak, itu jadwal yang kita buat. Presiden mau September ini," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
Baca juga:
Moeldoko Soal Aksi Represif Polisi ke Mahasiswa: Mereka Punya Batas Kesabaran
4 RUU Ditunda, Politikus PDIP Imbau Demo Berhenti Karena Berpotensi Ditunggangi
LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Mahasiswa Hilang Usai Demo di DPR
Desak Reformasi Agraria, Ribuan Massa PMII Jember Turun ke Jalan
Undang Ormas Islam, Fraksi PKS Dengar Aspirasi Terkait Sejumlah RUU