Salim Segaf PKS: Kita Belum Merdeka, Bersatu dan Berdaulat
Menurut Salim, Indonesia sekarang sulit mencapai keadilan dan kemakmuran. Sebab, demokrasi sekarang seolah melupakan nilai-nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan negara harus hadir memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah keinginan dan cita-cita dari para pendiri bangsa.
"Inilah cita-cita tertinggi negara tertinggi Indonesia, hanya bisa diwujudkan jika bangsa negara kita merdeka, bersatu, berdaulat, ketiganya menjadi kondisi yang harus dipenuhi," kata Salim saat sampaikan orasinya saat webinar, Mimbar Demokrasi Kebangsaan F-PKS DPR RI, Jumat (27/8).
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Apa hukuman yang dijatuhkan kepada PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu. Keributan itu menyebabkan adanya korban luka-luka dan hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang menunjuk Jenderal M Jusuf sebagai Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI. Tidak selalu melewati jalur reguler seperti yang lazim dilakukan saat ini. Atau menunjuk satu dari kepala staf angkatan. Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
Namun, menurut Salim, Indonesia sekarang sulit mencapai keadilan dan kemakmuran. Sebab, demokrasi sekarang seolah melupakan nilai-nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Jika ada pertanyaan reflektif kenapa bangsa kita tidak maju-maju? Atau sepertinya sulit mencapai kemakmuran? Secara sederhana kita bisa jawab karena kita belum merdeka, belum benar-benar bersatu, berdaulat. Itulah tantangan kita bersama," tegasnya.
"Demokrasi kita baru menampakan wajah prosedural. Itupun banyak pengamat, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil yang menilai akhir-akhir ini cendurung mengerah kepada otoritarianisme baru sehingga membuat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan," jelasnya.
Padahal, kata Salim, demokrasi yang dijalankan seharusnya harus sesuai sila ke-4 Pancasila yakni, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
"Sehingga, berbicara demokrasi juga bukan hanya bicara soal politik, tetapi juga tentang ekonomi, sosial, budaya yang mampu mendatangkan serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Bukan saja persamaan politik yang kita tuntut, akan tetapi juga persamaan di ekonomi, sosial, budaya berupa kesejahteraan yang seadil-adilnya," jelasnya.
"Demokrasi kerakyatan juga bukan soal kemanangan suara, Bung Hatta mengingatkan kita bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja. Tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusarayatan perwakilan," lanjutnya.
Oleh sebab itu, dia berharap Indonesia dapat menerapkan demokrasi kerakyatan yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Bukan malah ke arah liberal maupun otoriter yang jauh dari demokrasi kerakyataan.
"Demokrasi kerakyatan bukan relasi menang kalah, bukan adu kuat. Sehingga mencegah kekuasaan dikendilkan golongan mayoritas dan kekuasaan kekuatan minoritas elit politik dan pemodal. Karena, demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang berdiri tegak di atas orientasi etis daya rasionalistas dan kearifan untuk mencapai konsensus," jelasnya.
Baca juga:
PKS Harap Masuknya PAN Buat Pemerintah Lebih Fokus Kerja untuk Rakyat
Politikus PKS Minta Pejabat Gunakan Booster Vaksin Ditindak
Survei Voxpopuli: Demokrat Masuk Tiga Besar, PSI di Atas PKS dan PPP
PKS Tanggapi PAN Gabung Pemerintah: Makin Besar Kekuasaan, Makin Besar Penyimpangan
PKS Nilai Penambahan Gaji Hakim Harus Diimbangi dengan Konsekuensi Hukum