Sandiaga sayangkan Djarot resmikan bedah rumah di masa tenang Pilgub

Sandiaga sayangkan Djarot resmikan bedah rumah di masa tenang Pilgub. Politisi partai Gerindra ini menyayangkan program yang bagus tersebut diresmikan di waktu yang tidak tepat. Yakni di masa tenang Kamoanye putaran kedua Pukgub DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hari ini telah meresmikan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk melaksanakan program tersebut, Pemprov DKI telah terlebih dahulu merekrut petugas yang diberi nama pasukan merah.

Program tersebut pun menuai pujian dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sebab program tersebut memang sangat dibutuhkan warga Jakarta.

"Bagus sih, ini memang sudah ditunggu lama oleh warga. Program yang baik itu harus dilakukan," kata Sandiaga di Kampus BSI, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin, (17/4).

Namun, Politisi partai Gerindra ini menyayangkan program yang bagus tersebut diresmikan di waktu yang tidak tepat. Yakni di masa tenang Kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Sandiaga khawatir program tersebut malah terpolitisasi atau mengundang fitnah jelang hari pencoblosan.

"Pak Djarot saya yakin juga bahwa timingnya sangat krusial, karena ini dua tiga hari jelang pemilihan. Saya berharap kegiatan yang baik itu tidak terpolitisasi," ungkap Sandiaga.

Dia pun menyarankan ada baiknya program baru Pemprov DKI itu sebaiknya diresmikan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Atau, lanjut Sandiaga, diresmikan usai hari pencoblosan 19 April 2017 lusa.

"Mungkin dianggap sebagai sebuah inisiatif yang mestinya dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan miring," ungkapnya.

Terlebih kata Sandiaga program tersebut belum dianggarkan dan disusun secara baik. Sandiaga pun menyarankan kepada pasangan petahana untuk melakukan berbagai program tak hanya dikebut di akhir masa jabatan.

"Mungkin pelajaran juga bagi petahana, program pemerintah itu mungkin pas di ujung supaya tidak jadi ajang kampanye, bisa ditugaskan kepada orang lain. Kan ada kepala SKPD -nya atau sekda yang bisa mewakili. Kalau enggak, ini pasti dianggap sebagai bagian politik pencitraan, money politic," tandasnya.