SBY dan KPK pertanyaan data kebocoran Rp 7.200 triliun Prabowo

Prabowo dinilai lemah dalam hal data dan pemahaman konsep dasar ekonomi.

Pernyataan Prabowo mengenai kebocoran kekayaan negara sebesar Rp 7.200 triliun dalam debat capres  terus menuai kontroversi. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pun merasa terpojok oleh pernyataan capres nomor urut dua tersebut.

SBY meragukan data yang disampaikan Prabowo dan menanyakan sumber datanya. "Bapak Presiden tanya, angkanya darimana?" kata Menko Ekuin Chairul Tanjung seperti dimuat Beritasatu.com Selasa 17 Juni 2014. 

Saat ditanya lebih lanjut mengenai hal itu, Chaerul melemparkan "bola panas" angka kebocoran kepada Hatta Rajasa yang menjabat Menko Ekuin sebelumnya, "Mungkin perlu ditanya kepada Pak Hatta."

Prabowo sendiri mengaku mendapat angka itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Namun pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto.

Menurut Bambang, KPK tak pernah merilis angka kebocoran keuangan negara sebesar itu. Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan potensi pendapatan negara yang hilang sebesar Rp 7.200 triliun, bukan kebocoran kekayaan negara sebagaimana disebutkan Prabowo.

"Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDI-P. Ternyata yang dimaksud pak Ketua (KPK) adalah potential revenue," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 Juni 2014  sebagaimana dimuat merdeka.com

Tak Memahami

Kekeliruan Prabowo dalam mengutip pernyataan KPK tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Prabowo dan tim suksesnya mengenai masalah-masalah ekonomi sangat lemah.

Prabowo dinilai tidak bisa membedakan hal-hal yang mendasar dala konsep ekonomi. Konsep potensi pendapatan negara yang hilang dan kebocoran kekayaan negara adalah dua hal yang jauh berbeda. Potesi pendapatan negara yang hilang bukan kekayaan negara, namun hal-hal yang bisa dijadikan kekayaan negara. Sedang kebocoran kekayaan negara adalah pendapatan negara riil.

Menurut Ekonom Universitas Gagjah Mada (UGM) Prof Dr A Tony Prasetiantono, data yang disampaikan Prabowo itu menggelikan. "Angka ini menggelikan karena terlalu besar," katanya sebagaimana dimuat Republika.com, 16 Juni 2014.

Menurut Tony, Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setahun sebesar Rp 9.400 triliun. Sementara, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) negara hanya Rp 1.840 triliun. Ia menilai mutahil ada kebocoran Rp 7.200 triliun.

Sementara menurut Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, pernyataan Prabowo itu kebohongan."Jadi kalaupun bocor kan pasti kelihatan kemana. Maka banjirlah negara ini karena yang bocor 70 persen dari kuenya. Jadi bukan bocor itu namanya bobol. Dan kelihatan itu sosoknya ke mana," kata Faisal kepada Merdeka.com, 16 Juni 20144.

Dalam Debat Capres Kedua di Hotel Gren Melia tanggal 15 Juni, Prabowo mencatut nama KPK sebagai sumber data kebocoran keuangan negara Rp 7.200 triliun per tahun.

Program ekonomi Prabowo ditumpukan pada penyetopan kebocoran tersebut, namun ternyata angka kebocoran tersebut dibantah berbagai pihak. Hal ini menunjukkan rapuhnya program ekonomi Prabowo dan lemahnya pemahaman ekonomi oleh Prabowo dan timnya. (skj)