SBY 'turun gunung' perjuangkan Perppu Pilkada
SBY juga memerintahkan kader-kader Partai Demokrat untuk berjuang keras menggolkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang.
Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR kencang menolak mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan politik ini memunculkan sengkarut karena bisa menimbulkan kekosongan hukum.
Perppu tersebut diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan DPR. SBY juga menerbitkan perppu kedua mengubah UU Pemda yang memberikan hak DPRD memilih kepala daerah.
Ketika tak lagi menjabat, SBY pun kembali 'turun gunung' melihat kondisi ini. Tarik menarik kepentingan di parlemen kian kencang membuat tensi politik semakin memanas. Pendukung Prabowo jelas menginginkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD.
SBY pun menegaskan dukungan politiknya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. SBY juga memerintahkan kader-kader Partai Demokrat untuk berjuang keras menggolkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang.
Berikut perjuangan SBY agar Perppu Pilkada disahkan DPR:
Baca juga:
DPR tolak Perppu Pilkada, Jokowi dapat durian runtuh
Golkar kubu Ical masih akan bahas lagi penolakan Perppu Pilkada
Fadli Zon: KMP akan bersikap soal Perppu Pilkada Januari 2015
JK pastikan penolakan Ical pada Perppu Pilkada tak akan sukses
JK akui pertemuan dengan SBY bahas Perppu Pilkada
Jokowi yakin Perppu Pilkada pintu masuk Demokrat gabung KIH
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
SBY temui Jokowi bahas Perppu Pilkada
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya terkait soal Global Green Growth Summit, tetapi juga soal politik. Topik utama politik yang dibahas SBY dan Jokowi adalah soal Perppu Pilkada.
"Kami diskusi soal situasi Tanah Air kita terakhir dengan Pak Jokowi hingga persoalan Perppu Pilkada Langsung," ujar SBY usai bertemu Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/12).
Menurut SBY, dia dan Jokowi mempunyai sikap yang sama soal Perppu Pilkada yang diterbitkannya pada akhir masa jabatannya sebagai presiden ke-6.
"Kami punya posisi yang sama. Sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI, bagi Pak Jokowi dan saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi kita. Terutama dalam pemilihan kepala daerah. Intinya dua itulah. Bapak presiden dan saya tukar pikiran terutama dalam situasi yang baik," kata SBY.
Ditanya seberapa sesuai sikapnya dengan Jokowi terkait Perppu Pilkada, SBY menjawab, "100 persen samanya."
"Semoga ke depan begitu. Yang kita bicarakan itu dulu, yang lain baru menyusul," ujar ketua umum Partai Demokrat itu.
SBY perintahkan kader Demokrat golkan Perppu Pilkada
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kader-kader Partai Demokrat untuk berjuang keras menggolkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang. Tak hanya itu, dia juga meminta para anggotanya yang duduk di parlemen untuk menggandeng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dgn PDIP & KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil," tulis SBY dalam akun Twitter miliknya, Kamis (4/11).
Menurutnya, penerbitan Perppu Pilkada tersebut dilakukannya berdasarkan aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia. Atas alasan itu, SBY pun meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.
"Rakyat Indonesia, SBY & PD akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua. Saya & PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti," lanjutnya.
Bahkan, SBY tak keberatan jika diminta oleh kubu Prabowo, termasuk Golkar untuk menjelaskan isi kesepakatan bersama antara KMP dan Partai Demokrat.
"Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama KMP + PD, yg berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tsb," tambah SBY.
Sebelum menutup kicauannya, SBY menyatakan politik juga menyuarakan sebuah kebenaran. peta politik pun akan menjadi lebih indah jika semua pihak yang terlibat di dalamnya bersama-sama memegang etika.
"Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh "memegang etika & juga bisa dipercaya," tutupnya.
SBY merasa dikhianati Golkar
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa kecewa dengan kebijakan hasil Munas IX Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada. Padahal, seluruh anggota Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyatakan setuju untuk mendorong Perppu yang ditandatanganinya itu menjadi undang-undang.
"Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, Kamis (4/12).
SBY menceritakan, kesepakatan untuk menggolkan Perppu Pilkada lewat kesepakatan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Oktober lalu. Mereka yang bertanda tangan terdiri dari enam partai anggota KMP, termasuk Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjennya Idrus Marham.
"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI. Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu," tegas SBY.
Dengan keputusan sepihak yang dibuat Golkar, SBY menyatakan PD tidak akan bisa melanjutkan kerja sama dengan pihak yang dianggap telah mengingkari janji, dan meninggalkan komitmen bersama.
"Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dgn pihak-pihak yg tidak konsisten, ingkar kesepakatan & tinggalkan komitmen" begitu saja," tandasnya.
SBY ungkap deal politik dengan KMP soal Perppu
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui ada deal politik dengan Koalisi Merah Putih untuk menyukseskan Perppu Pilkada dalam pembahasan di DPR nanti. Sebelum menandatangani Perppu, SBY mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang tak lain adalah besan sekaligus elite dari Koalisi Merah Putih.
"Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP," tulis SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono miliknya, Senin (6/10).
Menurut SBY, Koalisi Merah Putih berharap bisa bersama dengan Demokrat di DPR dan MPR. Ajakan itu direspons positif oleh SBY dengan satu syarat.
"Partai Demokrat bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan perbaikan yang akan saya terbitkan," tulis SBY.
SBY mengatakan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan adalah sebuah prioritas. Sebab, hal itu adalah kehendak dan bentuk kedaulatan rakyat.
"Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perppu," tulis SBY.
Kemudian, Rabu (1/10), pembicaraan antara dirinya dengan Koalisi Merah Putih berlanjut. SBY menginginkan adanya kontrak persetujuan hitam di atas putih atas dukungan Koalisi Merah Putih terhadap Perppu Pilkada.
"Sekitar pukul 20.00, saya terima lembar kesepakatan untuk (1) Kebersamaan di DPR dan MPR; (2) Dukung Perppu Pilkada Langsung dengan perbaikan."
Kesepakatan itu, kata SBY, ditandatangani oleh para ketua umum dan sekjen parpol anggota Koalisi Merah Putih dan Demokrat. Hanya PPP yang tak ada tanda tangan sekjen.
SBY menyadari politik dinamis. Bukan tak mungkin kesepakatan tersebut dilanggar. Namun, SBY mengaku percaya kepada Koalisi Merah Putih.
Sebab, Perppu yang dikeluarkannya mewadahi kerisauan Koalisi Merah Putih terhadap hal-hal negatif dalam pilkada langsung.
Menurutnya, ada yang khawatir Perppu nantinya justru bakal ditolak oleh PDIP. Namun, kata SBY, seharusnya hal itu tak terjadi, karena PDIP menginginkan pilkada langsung.
"Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui," tandasnya.