Sederet 'dosa' KPK versi Fahri Hamzah
Sederet 'dosa' KPK versi Fahri Hamzah. Fahri yakin, patgulipat yang ada di internal KPK selama 15 tahun berdiri di Republik Indonesia akan terungkap dalam investigasi Pansus DPR. Wakil ketua DPR bidang kesra ini menyebut, terlalu banyak intrik politik dalam tubuh KPK.
Pembentukan Pansus angket KPK membuat hubungan DPR dan lembaga antirasuah kian memanas. Politikus PKS Fahri Hamzah yang sejak dulu dikenal pedas mengkritik KPK, makin ganas setelah pansus ini resmi dibentuk.
Fahri yakin, patgulipat yang ada di internal KPK selama 15 tahun berdiri di Republik Indonesia akan terungkap dalam investigasi Pansus DPR. Wakil ketua DPR bidang kesra ini menyebut, terlalu banyak intrik politik dalam tubuh KPK.
"KPK itu tidak menahan diri untuk tidak perlu berpolitik lagi, karena KPK itu kan sejarah politik seperti penggalangan cari dukungan kalau ada orang mau kasih dukungan diterima lengkap pimpinannya terus bikin konferensi pers," kata Fahri di Gedung DPR MPR, Jakarta, Selasa (12/6).
"Tapi Kalau mau kritik enggak bisa ketemu dan seterusnya," kata Fahri.
Emosi Fahri semakin meledak-ledak ketika KPK meminta Presiden Joko Widodo turun tangan di tengah pembentukan angket KPK. Dia curiga, selama ini sistem kerja KPK main ancam sana sini.
"Sekarang ujung-ujungnya sebagaimana biasa minta tolong Presiden. Saya enggak tahu, jangan-jangan pakai teknik ancam sana, ancam sini," kata Fahri.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Fahri Hamzah ©dpr.go.id
Dia pun menyebutkan, banyak anomali yang dilakuan KPK seperti kepemilikan Serikat kerja bagi para pegawainya. Sehingga para pekerjanya bisa menyelamatkan orang yang dihukum oleh pimpinannya dan hukumannya di balik karena serikatnya tidak setuju.
"Nah ini sebenarnya politik, jadi saya sarankan KPK berhenti berpolitik. Agar Track record di dalam lembaga penegak hukum jadi lebih pasti, jangan lagi melakukan penggalangan sana sini, berpolitik sana sini menyebabkan KPK menjadi lembaga politik," papar Fahri.
"Apalagi berhadapan dengan DPR sebagai lembaga politik. KPK itu sebenarnya harus teguh saja dengan penegakan hukum," kata politisi asal NTB ini.
Tidak cuma itu, Fahri juga mengungkapkan, ada sejumlah hal yang ditutup-tutupi KPK kepada publik selama 15 tahun. Hal itulah, menurut dia, yang menjadi salah satu dasar KPK menolak DPR menggunakan hak angket. Sebab, dalam hak angket tersebut DPR akan menginvestigasi KPK.
"Keanehan-keanehannya banyaklah, nanti bakal diungkap di hak angket. Sehingga KPK ketakutan diinvestigasi oleh DPR dan itu memang ketakutan yang ditahan 15 tahun," kata Fahri.
Misalnya, kata dia, soal para pimpinan KPK yang saat ini diisi oleh orang-orang yang pernah dipecat dari lembaga sebelumnya. Tak hanya itu, terkait gaji pegawai KPK juga yang dianggap paling besar dibandingkan dengan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.
"Selama ini kan enggak tahu gaji orang KPK itu paling tinggi biayai dari seluruh pegawai yang tinggi. Biaya operasional paling tinggi dan lain-lain," ucapnya.
"Ini akan terbuka semua dan ini mendatangkan rasa takut. Ngapain takut hadir sebagai lembaga yang profesi baik, ungkap semua kalau kita dan mengakui sebagai kesalahan," sambungnya.
Baca juga:
Wapres JK: Hak angket jangan dulu dianggap melemahkan KPK
Wakil Ketua: Hak angket tidak cocok untuk KPK
Tolak hak angket, KPK disebut takut keanehan 15 tahun terungkap
Fahri Hamzah beberkan permainan politik di KPK
Fadli Zon nilai KPK lucu, mau diperiksa DPR ngadu ke Jokowi
Dilaporkan ke MKD karena angket KPK, ini pembelaan Fadli Zon
Jokowi: Saya tidak ingin KPK lemah!