Sederet Kritik Keras Anies Baswedan pada Rezim Jokowi

Sederet Kritik Keras Anies Baswedan pada Rezim Jokowi

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Rektor UMS Sofyan Hanif menyambut kehadiran pasangan Koalisi Perubahan tersebut. Kegiatan ini dihadiri puluhan ribu pelajar, mahasiswa dan warga Muhammadiyah.

Anies Baswedan meluncurkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

1. Pemerataan Pembangunan

Anies Baswedan menyinggung soal pemerataan pembangunan di setiap wilayah di Indonesia. Menurut Anies, pemerintah selama ini hanya fokus pada satu, dua sektor.

"Kita menginginkan sektor dan teritorial, sektor dan kawasan kenapa? Kebutuhan pembangunan di Sumatera beda dengan di Kalimantan, beda dengan di Sulawesi beda dengan di Nusa Tenggara, beda dengan di Papua," kata Anies.

"Jangan sampai kebijakan dari Jakarta tidak memasukkan kebutuhan per-kawasan tapi kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah ini," sambung dia.

Lanjutan...

Anies lantas menyampaikan, dari tiga pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2023, hanya pasangan AMIN yang membagi agenda yang disesuaikan berdasarkan sektor dan kawasan.

"Pak moderator dan para panelis yang kami hormati, akan tampak di antara kami bertiga sebagai pasangan calon, hanya visi misi kami yang membelah menjadi dua, per sektor dan kawasan. apa agenda untuk Sumatera, apa agenda untuk Kalimantan, apa agenda untuk Jawa, apa agenda untuk Nusa Tenggara, apa agenda untuk Papua," kata Anies.

Sehingga, lanjut Anies tiap daerah memiliki prioritas pembangunannya masing-masing. Prioritas pembangunan itu, kata dia telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.

"Sudah terlalu lama kebijakan kita ini simetris disamakan seluruh wilayah seakan-akan Indonesia itu homogen. Indonesia itu kebutuhannya bervariasi. Masukkan unsur Bhinneka di dalam ika-nya kebijakan kita. Dengan begitu kita akan menyaksikan sebuah pembangunan yang setara di seluruh wilayah,"

ucap dia.

2. Demokrasi Alami Kemunduran

Anies mengatakan, kegiatan kenegaraan dan demokrasi di Indonesia sejak 2015 silam menuju 2022 telah mengalami kemunduran. Di mana skor awal indeks demokrasi pada 2015 sebesar 7,03 menjadi 6,71 di 2022.

"Yang tidak kalah penting, kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran. Kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi," kata Anies.

Anies menyampaikan, selain indeks demokrasi, indeks kebebasan pers, hingga persepsi korupsi juga turun. Anies berujar, bersama Muhaimin Iskandar berjanji mengembalikan integritas dalam pemerintahan di Indonesia.

Lanjutan...

"Kita akan berencana, InsyaAllah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan," ujar Anies.

Anies bercerita, di masa lampau para pendiri negara disegani karena memegang integritas. Contohnya, kata anies Anies saat seluruh elemen masyarakat di Indonesia mengikuti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang sepakat untuk mendirikan negara.

"Karena mereka melihat pendiri pendiri republik ini adalah orang-orang berintegritas yang melampaui kepentingan dirinya, sehingga mereka dipercaya secara tanpa syarat," kata Anies.

Lanjutan..

Anies menilai, sudah seharusnya integritas itu dikembalikan seperti semula. Agar, kata dia politisi beserta keluarga-keluarganya kembali dipandang sebagai sosok terhormat dan bisa diteladani.

"Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia," ujarnya.

3. IKN Hanya Timbulkan Ketimpangan Baru

Calon presiden nomor urut 1 dark Koalisi Perubahan menegaskan, membangun IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan yang baru di Indonesia.

”Membangun kota di tengah hutan ini hanya akan menimbulkan ketimpangan di kota tersebut. Jadi tujuan dengan langkah yang dikerjakan nggak nyambung. Ini problem, ini harus dikaji secara serius,” ujar Anies disambut riuh tepuk tangan mahasiswa, pelajar dan hadirin.

Sebab, lanjut Anies, saat tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka tidak akan menghasilkan pemerataan itu sendiri. Yang dihasilkan hanya sebuah kota yang baru dan timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Menurutnya saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

”Jadi bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” tandasnya.

Apalagi, dikatakan Anies, saat ini tujuan dari Indonesia adalah membangun Indonesia yang setara dan Indonesia yang merata.

"Memang argumennya sama, tapi langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru membesarkan semua kota yang ada di Indonesia,” tegasnya.

4. Revisi UU ITE

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung penggunaan istilah 'Wakanda' dan 'Konoha' sebagai pengganti kata Indonesia, yang biasanya digunakan untuk mengkritik berbagai aspek negara.

Dia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kebebasan berpendapat yang terbatas karena ketakutan akan konsekuensi hukum, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Jangan menyebut Wakanda atau Konoha hanya karena kita karena takut menyebut Indonesia, karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya," tegas Anies.

Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Dalam konteks ini, ia mengungkapkan rencananya untuk merevisi UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE yang dianggapnya membatasi kebebasan masyarakat Indonesia.

"Insyaallah UU yang membatasi kebebasan itu akan direvisi ke depannya," harap Anies.

Langkah ini diambil untuk mengembalikan kebebasan berpendapat dan mengurangi ketakutan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Anies juga menyoroti indikator-indikator yang menunjukkan kemunduran Indonesia dalam ranah kegiatan negara dan demokrasi.

“Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," tegas Anies.