Sekjen PDIP Dukung Wacana Reshuffle Kabinet: Jokowi Butuh Menteri Loyal dan Solid
Isu reshuffle kabinet mengemuka di tengah panas dingin PDIP dan NasDem beberapa hari terakhir.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurut dia, Presiden membutuhkan menteri yang loyal dan solid.
Isu reshuffle kabinet mengemuka di tengah panas dingin PDIP dan NasDem beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu saling sindir elite kedua partai usai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Menteri yang loyal dan solid, lanjut Hasto, akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang penuh kegembiraan. Hal ini karena Kabinet Indonesia Maju dapat bekerja mencapai sejumlah prestasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Terutama, mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat 'legacy' yang dipimpinnya untuk rakyat," ujarnya.
"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa (berlawanan) dari visi dan misi presiden," kata Hasto menegaskan.
Presiden Jokowi mengungkapkan akan ada rencana perombakan atau "reshuffle" kabinet. Hal ini disampaikan Jokowi untuk menjawab pertanyaan awak media mengenai adanya kabar akan ada "reshuffle" setelah Deklarasi Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai NasDem.
"Rencana (reshuffle) selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.
Namun, Jokowi tidak mau memberitahukan kapan "reshuffle" tersebut akan dilaksanakan.
"Pelaksanaannya nanti diputuskan," ujarnya.
Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai NasDem diganti.
Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate sebelumnya menegaskan sejak awal NasDem sebagai partai pengusung Jokowi dua periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas dengan baik agar Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.
Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa NasDem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.
"Jadi, apa yang kurang lagi, apa yang dikhawatirkan lagi. Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan, itu yang harus dicegah," tegasnya.
(mdk/ray)