Sekjen PDIP Sarankan Jokowi Susun Struktur Kabinet Sebelum Nama Menteri
"Kita harusnya berbicara tentang stuktur terlebih dahulu kita berbicara tentang bagaimana Menkonya, bagaimana mendorong investasinya," kata Hasto.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyarankan Presiden Joko Widodo menyusun terlebih dahulu struktur kabinet sebelum berbicara nama-nama kandidat menteri. Menurutnya, kabinet bukan hanya manifestasi dari pemerintah, melainkan sebagai katalisator guna menggerakkan berbagai bidang.
"Kita harusnya berbicara tentang stuktur terlebih dahulu kita berbicara tentang bagaimana Menkonya, bagaimana mendorong investasinya. Apakah menteri investasi kemudian dijadikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sebagainya," jelas Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Setelah struktur kabinet terbentuk, kata Hasto, baru berbicara soal nama-nama yang dianggap menempati pos menteri. "Ketika desainnya sudah clear, sudah sesuai dengan skala prioritas kebijakan Pak Jokowi, baru kita berbicara orang per orang," jelas Hasto.
Dia membantah ada bagi-bagi kekuasaan di antara partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai koalisi memang berhak mengajukan nama kader untuk diplot menjadi menteri.
Namun, dia mengingatkan Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri-menteri yang layak membantunya di kabinet.
"Tidak ada jatah-jatah menteri. Dengan pengertian itu hak prerogatif sepenuhnya. Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas," tegasnya.
Bagi Hasto, orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri bukan lah orang sembarangan. Menteri seharusnya seseorang yang telah menguasai bidang yang didudukinya.
"Menteri bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia kita," tutup Hasto.
Reporter: Yopi Makdori
Baca juga:
PDIP Khawatir Gabungnya Gerindra ke Koalisi Buat Masyarakat Apatis Demokrasi
PKB Sindir Opsisi yang Ingin Gabung: PAN, PKS itu Enggak Jelas
PPP Minta Semua Pihak Tak Recoki Jokowi-Ma'ruf Susun Kabinet
PPP Bantah Zulhas: Jadi Oposisi Bukan Berarti Tidak Berbakti Kepada Bangsa
Politisi PKB Nilai Lukman Hakim Gagal Jadi Menag