Setnov ditahan KPK, Mahyudin tegaskan Golkar tidak status quo

Setnov ditahan KPK, Mahyudin tegaskan Golkar tidak status quo. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengakui akan ada rapat pleno yang digelar Partai Golkar pekan depan. Namun dia membantah, Idrus Marham akan ditunjuk sebagai plt ketua umum sebagai pengganti Setya Novanto yang telah menjadi tahanan KPK.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengakui akan ada rapat pleno yang digelar Partai Golkar pekan depan. Namun dia membantah, Idrus Marham akan ditunjuk sebagai plt ketua umum sebagai pengganti Setya Novanto yang telah menjadi tahanan KPK.

Menurut Mahyudin, Plt Ketum Golkar harus ditunjuk oleh Setnov, bukan diputuskan melalui rapat.

"Yang nunjuk Plt itu harus ketum. Jadi enggak ada yang bisa nunjuk Plt karena di dalam mekanisme Partai Golkar tidak ada aturan yang menunjuk Plt-plt itu," kata Mahyudin saat dikonfirmasi, Minggu (19/11).

Walaupun Setnov ditahan, kata Mahyudin, roda organisasi partai tidak akan mandek. Sebab, kepimpinan di Golkar dijalankan secara kolektif kolegial.

"Karena Golkar itu tidak ada status quo. Di dalam AD/ART dijelaskan bahwa DPP itu adalah pelaksana tertinggi partai itu sifatnya kolektif, kolektif itu artinya bersama-sama. Jadi tidak bergantung hanya pada satu ketum," jelas Wakil Ketua MPR ini.

KPK sendiri resmi menahan tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP Setnov. Setnov ditahan selama 20 hari terhitung 17 November sampai 6 Desember di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Namun karena sakit penahanan Setnov dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Sebelumnya diberitakan, Politikus Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, informasi yang beredar di kalangan internal, Idrus Marhan akan didaulat menjadi plt ketum Golkar. Sementara posisi sekjen yang ditinggal Idrus akan diberikan kepada Yahya Zaini.

"Idrus Plt Ketum dan Plt Sekjen Yahya (Zaini)," kata Indra kepada merdeka.com, Minggu (19/11).

Indra pun mengakui AD/ART Golkar tidak mengatur tentang penunjukan Plt secara tegas. Dia pun meminta agar penunjukan itu dilakukan dalam pleno, bukan seenaknya sendiri.

Indra menuturkan, Plt biasanya dilakukan saat sang ketum berhalangan. Misalnya sedang bertugas ke luar negeri. Tapi dalam kasus seperti ini, kata Indra, tidak bisa penunjukan Plt dibicarakan dengan bisik-bisik.

"Karena ini saya usul bikin pleno saja, masalah penting jangan dibicarakan bisik bisik, malah bikin curiga dan bisa terjadi perpecahan, padahal partai sedang begini," kata Indra.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memutuskan untuk mengambil alih kepengurusan Partai dari tangan Setya Novanto. Novanto diketahui saat ini tengah menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP, meski dibantarkan karena kondisi kesehatan.

Nurdin mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat pleno Golkar pada 21 November 2017 di kantor DPP, Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat. Hal tersebut telah dibicarakan oleh Sekjen Golkar Idrus Marham.

"Saya sudah bicara dengan sekjen dan sepakat hari Selasa akan rapat pleno," kata Nurdin saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/11).

Nurdin mengakui, rapat pleno akan juga membahas tentang desakan sejumlah senior Golkar yang ingin Munaslub segera digelar. Di antaranya Jusuf Kalla (JK) dan Akbar Tandjung yang menilai kondisi Golkar sudah harus diselamatkan segera.

"Itu hal yang lumrah (desakan Munaslub), ketika ketum berhalangan tetap, memang salah satu solusi Munaslub, maka akan dibicarakan," kata Nurdin.

Baca juga:
Nurdin Halid sebut pleno Golkar Selasa 21 November bahas wacana Munaslub
Nurdin Halid: DPP Partai Golkar sekarang saya ambil alih
Dukung Khofifah, Golkar Jatim belum dapat surat rekomendasi dari Pusat
Bisik-bisik internal Golkar, Idrus Plt Ketum dan Yahya Zaini Plt Sekjen
GMPG desak Munaslub Golkar digelar bulan Desember
GMPG nilai meme sebagai hukuman sosial buat Novanto
Deklarasi Pilgub, Nurdin Halid klaim akan buat Sulsel lebih baik