Silatnas PPP Romi dinilai ilegal, Kapolri akan lihat unsur pidananya
Kapolri mempersilakan siapa saja yang merasa dirugikan, untuk melapor ke polisi.
Loyalis Djan Faridz menganggap agenda silaturahmi nasional yang digelar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy sebagai agenda ilegal. Mereka sudah melaporkan ini ke pihak kepolisian, bahkan mengancam akan membubarkan paksa jika tak ditindaklanjuti polisi.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti menanggapi secara diplomatis. Kapolri mempersilakan siapa saja yang merasa dirugikan, untuk melapor ke polisi. Namun tidak serta merta semua laporan bisa langsung ditindaklanjuti.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kenapa Ma'ruf Amin hadir di muktamar PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
"Enggak apa-apa silakan saja tapi kita ada SOP nya, prosedurnya," ujar Kapolri usai menghadiri wisuda anaknya, Fakhri Subhana Haiti, di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (6/2).
Pihaknya berjanji mengkaji laporan dan keberatan yang disampaikan kubu Djan Faridz perihal silatnas PPP kubu Romi. "Harus diselidiki dulu apa yang dilaporkannya itu adalah perbuatan pidana. Kalau memang perbuatan itu pidana akan dilakukan penyidikan, penyidikan dicari siapa yang berbuat itu," katanya.
"Diproses lanjut (apabila bersalah) sesuai SOP," tambahnya.
Sebelumnya, Wasekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Sudarto, mengancam akan membubarkan secara paksa acara Silaturahmi Nasional PPP dengan tema 'Rembuk Nasional untuk Islah Seutuhnya' di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 5-7 Februari 2016. Silatnas yang digelar PPP kubu Romi itu dipersoalkannya karena ilegal.
"Kita sudah melaporkan kegiatan tersebut kepada Mabes Polri ya dua hari lalu, dengan menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah ilegal. Oleh karena itu kami meminta kepolisian untuk mengambil tindakan nekat untuk menghentikan kegiatan itu," ujarnya di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (5/2).
"Kalau tidak (ditindak oleh polisi) akan kita bubarkan (paksa). Kita akan mengambil tindakan sendiri secara internal, kami sudah siapkan pasukan," tambahnya.
(mdk/noe)