Singgung Mafia Industri Pertanian, Cak Imin : Harus Dislepet
Menurut Cak Imin ini, isu yang mengemuka di daerah-daerah adalah kelangkaan pupuk.
Singgung Mafia Industri Pertanian, Cak Imin : Harus Dislepet
- Kejagung Kembali Sita Rp288 Miliar Terkait TPPU Korporasi Kasus Mafia Minyak Goreng
- Penampakan Tumpukan Duit Rp372 Miliar Berkoper-koper Disita Kejagung dari Mafia Migor
- Saking Padatnya, Cak Imin Jalan Santai Sejauh 3 Km Menuju Mobil Usai Kampanye Akbar di JIS
- Cak Imin Janjikan Usaha Ternak Telur Kembali Dikelola Rakyat
Singgung Mafia Industri Pertanian, Cak Imin : Harus Dislepet
Calon Wakil Presiden nomer urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti penyebab para petani sulit mendapat untung besar dari pekerjaannya.
Cak Imin menyadari industri pertanian memiliki banyak hal yang harus diperbaiki. Termasuk meniadakan para mafia yang diduga melakukan monopoli.
Hal itu ia sampaikan usai berdialog dengan petani di kawasan Kabupaten Bandung, Rabu (3/1). Menurut Cak Imin ini, isu yang mengemuka di daerah-daerah adalah kelangkaan pupuk.
Yang kedua, harga pokok produksi pertanian yang dilepas ke pasar tidak stabil dan cenderung merugikan petani. Biasanya, biaya produksi tinggi tapi harga jualnya rendah.
"Masalah itu seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah, termasuk membuat semacam inovasi untuk mendapatkan alternatif. Makanya pemerintah nanti kalau AMIN menang, ambil alih offtaker semua, dari seluruh produk pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membelinya,” jelas Cak Imin.
Ketua Umum PKB ini menjelaskan posisi petani sangat penting. Keuntungan yang didapatkan sangat berpengaruh dengan produktivitas. Jika petani untung, maka produksi akan tetap terjaga, bahkan bisa memancing regenerasi profesi. Dari sisi potensi, produktivitas pertanian Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor.
"Kebutuhan pangan kita amat sangat besar dan harus dipikirkan menjadi prioritas nasional. Sehingga kita mengurangi ketergantungan kepada impor, sekaligus meningkatkan produksi pangan dan menyejahterakan para petani," kata Cak Imin.
"Yang kedua, para petani ini juga membutuhkan apa yang disebut sebagai bagian dari kebijakan. Jadi petani tidak hanya menerima keputusan pemerintah saja, tapi petani harus terlibat di dalam proses pengambilan keputusan."
Kata Cak Imin
@merdeka.com
Dengan demikian, kebutuhan petani bisa disesuaikan bergantung daerahnya masing-masing.
Salah satu yang bisa terjadi adalah tidak akan ada lagi alat pertanian yang tak terpakai karena tak sesuai dengan kebutuhan.
"Dan ini banyak anggaran yang tersentralistik di pusat. Maka dari itu anggaran harus digeser ke bawah, supaya belanja alat pertanian disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing daerah yang berbeda-beda. Di situ lah keberanian pemerintah untuk lebih memprioritaskan kondisi lokal masing-masing petani," ucap dia.
"Ya sebetulnya dari seluruh rangkaian problem yang tidak diatasi dengan baik ini, ada peran mafia, ada peran yang memanfaatkan kelemahan kita. Nah ini harus dislepet, harus dibersihkan," tegas dia.
BPJS untuk Petani
Cak Imin menilai BPJS penting untuk para petani yang tidak tersentuh harkat pekerjanya. Padahal, profesi mereka adalah pekerja yang juga membutuhkan jaminan keselamatan hingga jaminan masa tua.
"Kan petani ini juga pekerja, butuh jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, untuk masa tua," kata dia.