Soal kursi Setya Novanto di parlemen, ini kata pimpinan DPR

Soal kursi Setya Novanto di parlemen, ini kata pimpinan DPR. Partai Golkar hingga kini belum menentukan siapa yang bakal mengisi kursi ketua DPR pasca Setya Novanto ditahan KPK karena terbelit korupsi e-KTP. Pergantian kursi itu, dinilai sebagai pendewasaan politik.

Partai Golkar hingga kini belum menentukan siapa yang bakal mengisi kursi ketua DPR pasca Setya Novanto ditahan KPK karena terbelit korupsi e-KTP. Pergantian kursi itu, dinilai sebagai pendewasaan politik Indonesia.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, polemik terkait kursi Ketua DPR menjadi proses pendewasaan politik di Indonesia, karena belajar bagaimana dinamika yang berkembang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ini bagian proses kedewasaan politik kita, namun kita relatif tidak sampai dalam dinamika demokrasi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa," kata Taufik Kurniawan dalam diskusi bertajuk "Posisi Ketua DPR: Antara Politik dan Hukum", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/12) dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, polemik tersebut membuat tingkat kedewasaan demokrasi Indonesia lebih matang sehingga bisa membedakan mana substansi dan kemajuan demokrasi, pesta demokrasi, dan hak masyarakat.

Taufik mengatakan, soal posisi Ketua DPR, Pimpinan DPR melihatnya pada sisi hakikatnya terlebih dahulu karena bekerja secara konteks kepemimpinannya bersifat kolektif-kolegial.

"Pimpinan DPR maupun Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan posisinya berdasarkan penugasan dari fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai," ujar Waketum PAN ini.

Taufik mengatakan, dalam posisi itu, harus disadari bahwa posisi sesama Pimpinan DPR dalam satu kerangka kolektif kolegial.

Dia menjelaskan, kepemimpinan DPR ada koordinator bidang, tentunya koordinator bidang ini sedikit banyak pasti akan membantu pelaksanaannya berkaitan dengan administratif institusi DPR.

"Pimpinan DPR ini secara spesifik sebenarnya hanya sebagai 'speaker' saja. Artinya kami tidak memiliki kewenangan apapun mengintervensi terhadap kaidah-kaidah proses pengambilan keputusan politik yang ada di AKD atau yang ada di badan-badan," katanya.

Dia menyerahkan, sepenuhnya posisi Ketua DPR kepada Partai Golkar yang menugaskan kadernya duduk dalam jabatan tersebut dan berharap masalah itu cepat selesai sehingga diyakini pasti ada langkah terbaik yang diambil Partai Golkar.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan, partainya bukan tidak mendengar dan diam saja terkait respon masyarakat atas kasus Novanto namun sudah melakukan upaya langkah agar tidak menjadi persoalan yang bisa menjalar kemana-mana.

Dia mengatakan, Golkar telah melaksanakan rapat pleno dan meminta masyarakat bersabar memberi kesempatan kepada Partai Golkar menyelesaikan masalah internal yang dihadapi.

"Karena ini musibah, kami cari jalan sebaik-baiknya tanpa memunculkan masalah baru di internal," ujarnya.

Dia mengatakan, Golkar sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, baik di internal Partai Golkar maupun yang dihadapi DPR.

Baca juga:
Fadli Zon wakili DPR hadiri pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana
Politisi PDIP: Tak ada alasan MKD lakukan sidang etik pada Setya Novanto
Pimpinan DPR akan rapat bahas kebijakan Trump akui Yerusalem jadi ibu kota Israel
Trump akui Yerusalem ibu kota Israel, DPR ajak pemerintah & warga boikot produk AS
Rapat Paripurna DPR menyetujui Kasau Marsekal Hadi jadi Panglima TNI
Kementerian Luar Negeri diminta galang dukungan tolak putusan AS atas Yerusalem
DPR minta pemerintah menentang keputusan Trump akui Yerusalem ibu kota Israel