Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024
Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menggelar rapat perdana bersama dengan Komisi I DPR RI. Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, rapat yang digelar secara tertutup itu membahas tiga hal. Pertama, soal 100 hari program kerja Kepala BIN dan Pilkada 2024.
"Tadi sebetulnya temanya adalah 100 hari program kerja, 100 hari Kepala BIN dan juga menyambut Pilkada yang akan datang," kata Yoyok.
"Cuman tadi memang dipaparkan strategi-strategi BIN ke depan yang menurut saya sangat luar biasa dan saya menekankan pada fungsi, ya fungsi Badan Intelijen Negara sebagai koordinator Intel seluruh Indonesia," sambungnya.
Yoyok lalu menyinggung daerah rawan konflik. Dia mengatakan, terkadang intelijen di setiap instansi melaporkan situasi daerah rawan berbeda-beda. Baik Polri, Kejaksaan, hingga TNI.
"Oleh karena itu, saya dari Komisi 1 itu sangat menekankan Badan Intelijen Negara untuk benar-benar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen yang ada," ujarnya.
Kedua, membahas soal ancaman demokrasi. Ketiga persoalan pinjaman onnline (pinjol), judi online (judol), narkoba, dan ekonomi. Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen. BIN harus mampu menganalisis semua laporan yang masuk.
“Kenapa? Karena BIN itu institusi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi intelijen langsung ke presiden, ya langsung ke presiden. Nah kalau informasi yang disajikan udah salah, ambil keputusan presiden salah. Harapannya jangan sampai ada selip, jangan sampai ada salah," paparnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, rapat membahas pemetaan potensi daerah rawan menjelang gelaran Pilkada 2024.
"Disampaikan oleh Kepala BIN dalam 100 hari ke depan sebagai sebuah program prioritas. Yang disampaikan adalah pertama mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dan peta-peta di daerah ada beberapa daerah yang dianggap berpotensi rawan sedang dan ringan," kata Muzani.
Menurut Muzani, BIN segera berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum terkait penanganan masalah tersebut.
"Tadi disampaikan dan Kepala BIN menekankan bahwa sebagai intel negara beliau akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, yang di depan Polri dan tentu saja back up-nya adalah TNI. Supaya informasi aktif dan terus disampaikan pada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI bisa lebih tepat sasarannya," pungkas Muzani.
