Soal Munaslub Golkar, Jusuf Kalla sebut 'Tunggu saja waktunya'
JK mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menggiring gelaran Munaslub setelah praperadilan Setya Novanto. Menurutnya, munaslub harus digelar jika 2/3 DPD I sudah menyetujuinya.
Desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus digulirkan. Dikabarkan ada 31 DPD I yang sepakat menggelar Munaslub. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berencana menggelar rapat pleno untuk pelaksanaan Munaslub yang mengagendakan penggantian Ketua Umum Setya Novanto.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya keputusan Munaslub pada DPD I. "Tunggu saja waktunya. Urusan itu (Munaslub) kita lihat saja di TV tiap malam, jadi bahan diskusi," kata Jusuf Kalla (JK) di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (4/12).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
JK mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menggiring gelaran Munaslub setelah praperadilan Setya Novanto. Menurutnya, munaslub harus digelar jika 2/3 DPD I sudah menyetujuinya.
"Yang menentukan (Munaslub) kan daerah, anggaran dasar mencantumkan bahwa kalau 2/3 daerah yang minta itu harus dijalankan," tegasnya.
Sejauh ini, 31 DPD I dikabarkan telah menyatakan mendukung gelaran Munaslub untuk mengganti Novanto. Tinggal 3 DPD yang belum memberikan persetujuan, yakni NTT, Papua dan Papua Barat. Adapun syarat digelarnya Munaslub harus mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD Partai Golkar se-Indonesia.
Baca juga:
Setya Novanto sebaiknya legowo
Istana: Izin Jokowi buat Airlangga jangan disalahartikan campuri urusan Golkar
Dewan Pakar nilai upaya giring Munaslub usai praperadilan akal-akalan kubu Setnov
Mahyudin: Jangan kacang lupa kulit, ingat jasa Novanto buat Golkar
Golkar butuh figur yang bersih, Airlangga dinilai cocok jadi ketum