Soekarwo diklaim, Politisi Demokrat sebut PDIP lakukan tindakan tak bermoral
Partai Demokrat menilai, klaim Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang akan menarik beberapa nama kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo, masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, sangat berbahaya.
Partai Demokrat menilai, klaim Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang akan menarik beberapa nama kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo, masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, sangat berbahaya.
Bahkan, Wakil Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Farkhan Efendi menegaskan, penyataan Hasto itu bisa membunuh demokrasi di Indonesia.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Di samping itu juga bisa menumbuhkan budaya tidak saling menghargai partai," tegas Farkhan via sambungan telepon selulernya, Kamis (23/8).
Menurut Farkhan yang juga Ketum DPN Bintang Mercy Indonesia (BMI) ini, kalimat yang dilontarkan Hasto, itu bisa mengarah pada praktik machiavelis. Politik menghalalkan segala cara.
"Kalimat itu seolah: Kami bisa beli kader partai Anda. Ini jelas-jelas homo homini lupus. Orang seperti ini tidak boleh bicara demokrasi, apalagi di partai yang memakai kata demokrasi," tegasnya.
Farkhan menilai, PDI Perjuangan selaku partai politik mulai tumpul dan tidak menjalankan politik yang beretika. "Saya kira PDIP kehilangan ide besar cara memenangkan Jokowi. Sehingga melakukan tindakan tak bermoral dengan klaim yang dipaksakan," nilai mantan aktivis 98 ini dengan nada keras.
Itu sebabnya, akunya, sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Demokrat selalu menjaga jarak dengan tidak menempatkan kader Demokrat masuk dalam kabinet Jokowi-JK.
"Demokrat tidak pernah mengklaim kader partai lain, kami punya etika agar kualitas demokrasi tetap terjaga," tegasnya lagi.
Farkhan menyarankan, baiknya PDI Perjuangan fokus saja pada isu-isu yang melemahkan Jokowi, ketimbang main klaim. "Bisa dengan memulai isu utang luar negeri yang tinggi, harga sembako dan minimnya, atau isu subsidi yang mencekik rakyat," katanya.
"Itu jauh lebih baik daripada melakukan tindakan gelap mata, mengklaim ada kader partai yang berseberangan untuk jadi timsesnya Jokowi, seperti klaim terbaru adalah Gubernur Soekarwo dan Gubernur Papua," sambungnya.
Padahal, aktivis asal Kediri ini menyontohkan, klaim PDI Perjuangan soal Soekarwo, yang tak pernah harmonis sejak tiga kali Pilgub Jawa Timur digelar. "Pakde Karwo itu gubernur yang menjadi soko guru demokrasi dengan sikapnya yang terbuka dan menjaga etika, tapi ini tiba-tiba diklaim PDIP bakal ikut dukung Jokowi," sesalnya.
Kembali Farkhan menandaskan, bahwa seluruh kader Demokrat tawaduk dengan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Itu fatsun dan condite di Demokrat. Gubernur NTB saja memilih mundur karena sungkan berseberangan dengan Pak SBY, bahkan kemarin SBY dan Soekarwo bertemu, jadi mereka tetap satu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan nama-nama kepala daerah yang akan dilibatkan seperti Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
"Ya nanti masuk ke dalam pengarah teritorial itu," kata Hasto di Media Center TKN Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/8).
Hasto kembali melanjutkan, tugas dari dewan pengarah adalah memastikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan dukungan dari banyak pihak, seperti partai politik, kepala daerah dan rakyat. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Pengawas teritorial kan ini, apapun visi misi presiden dan wapres dalam satu kesatuan pemimpin penjabarannya juga melibatkan kepala daerah," ujarnya.
"Kita ingin pertegas bahwa ke depan pemerintahan akan jauh lebih efektif, selain dukungan rakyat, dukungan partai Koalisi Indonesia Kerja sangat kuat di parlemen, juga dukungan kepala daerahnya," sambung dia.
Rencana melibatkan kepala daerah, kata Hasto, telah dikomunikasikan oleh tim khusus. "Ada tim khusus yang komunikasikan karena kita bekerja bersama. Maka setiap partai bertanggung jawab mengkomunikasikan seluruh kepala daerahnya yang tergabung di dalam Tim kampanye KIK ini," tandas dia.
Baca juga:
Soal ketua tim kampanye, kubu Jokowi bukan mau imbangi Djoko Santoso
Dulu berpasangan, Ida Fauziah kini siap bersaing dengan Sudirman Said
Demokrat jamin Soekarwo setia meski diimingi jabatan oleh NasDem
Demokrat tak setuju kepala daerah jadi tim pemenangan
Ingin bertemu Jokowi, Sandiaga mengaku telah bersurat ke Istana
Ida Fauziah bentuk relawan perempuan Jokowi, anggotanya mamah muda sampai emak-emak
Sandiaga tunggu Gatot Nurmantyo gabung jadi pendukungnya