Sohibul Iman pastikan PKS ogah ikuti jejak PAN gabung ke pemerintah

Sohibul Iman menegaskan, setiap partai memiliki kebijakan masing-masing.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tidak akan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih merapat dan bergabung dengan pemerintah. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, setiap partai memiliki kebijakan masing-masing.

"Partai punya kebijakan masing-masing. Kami tidak akan mengikuti partai manapun. Kami mengikuti kebijakan partai kami sendiri," kata Sohibul di Istana usai bertemu Jokowi, Jakarta, Senin (21/12).

Sohibul menambahkan, pada prinsipnya PKS mendukung program-program pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap baik. Tetapi bila ada program yang dirasa kurang baik, partainya tak segan-segan untuk melayangkan kritikannya.

"Kan sudah disebutkan. Prinsip dasar di KMP, kami PKS tetap di KMP, saya selalu mengatakan PKS adalah oposisi loyal. Kami tidak berada di pemerintah tapi kami loyal pada kepentingan bangsa dan negara dan KMP pun mengatakan demikian, bahwa kami dengan pemerintah ini adalah komplementer," jelas Sohibul.

"Pemerintah jalankanlah fungsi eksekutifnya, kemudian kami kebetulan ada di legislatif, ya kami menjadi pengontrol pengawas. Jadi kalau dikatakan apakah kami mendukung pemerintah jelas ketika pemerintah punya program yang bagus dan sebagainya kami dukung. Tapi ketika tidak baik ya kami kritik dan kami tidak berada di dalam pemerintah," tambahnya.

Presiden Jokowi, lanjut Sohibul, mengapresiasi sikap politik partainya yang memilih tetap menjadi partai oposisi. Dengan begitu, kata dia, antara pemerintah dan partai oposisi dapat saling melengkapi demi kepentingan bangsa dan negara.

Sohibul menambahkan, sebagian program pemerintah memang dianggap sudah bagus. Tetapi tak dipungkiri pula, sebagian program pemerintah lainnya masih dirasa kurang optimal.

"Saya katakan ada beberapa positif, ada yang tidak. Tadi saya sampaikan misalnya masalah kekurangan pajak. Beliau juga tadi mengakui, masalah pajak ini shortfallnya kurang lebih Rp 195 triliun. Ini saya sampaikan sebetulnya dalam konteks pemerintah harusnya sedikit melakukan evaluasi kenapa bisa terjadi shortfall seperti itu," tandasnya.

Baca juga:
PKS minta pemerintah tak abaikan hak pekerja migran
PKS dukung program pemerintah, namun tetap di KMP
Presiden PKS tiba-tiba temui Jokowi di Istana, bahas apa?
Calon kepala daerahnya menang, Majelis Syuro PKS minta kader amanah
PKS bantah KMP pecah gara-gara kasus Setnov
8 Parpol siap menangkan Irianto-Udin di Pilkada Kaltara
Tiap Selasa, PKS terima aspirasi rakyat di DPR