Spanduk PKS tolak kenaikan BBM marak di Bandung
Spanduk penolakan terpampang di Jalan Martadinata, Jalan Sentot Alibasyah, Jalan Surapati dan sejumlah jalan protokol.
Spanduk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan pemerintah Juni ini marak menghiasi beberapa sudut kota Bandung.
Spanduk berukuran 1X3 meter itu bertuliskan 'Tolak Kenaikan Harga BBM, Menyengsarakan Rakyat'. Di sudut kiri spanduk berlatar putih ini berlambangkan PKS dengan nomor urut 3. Di spanduk itu juga mencantumkan alamat web www.pks-jabar.org.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PKB bersikap terkait posisi menteri? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. "Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja," ujar dia.
-
Siapa yang memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
Pantauan merdeka.com, spanduk penolakan berada di Jalan Martadinata, Jalan Sentot Alibasyah, Jalan Surapati dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Hamdan (54) penarik becak yang biasa mangkal di perempatan Jalan Lombok - Jalan Martadinata menyebut spanduk penolakan itu dipasang pada Jumat kemarin. "Saya ga tahu pastinya, tapi hari Kamis gak ada spanduk itu," katanya, Sabtu (1/6).
PKS memang lantang menyuarakan kenaikan harga BBM ini. Padahal partai berlambang bulan sabit kembar ini merupakan partai koalisi pemerintah.
Presiden PKS Anis Matta mengatakan bahwa menaikan harga BBM bukanlah solusi cerdas mengatasi permasalahan bangsa. Tapi yang harus diperbaiki adalah masalah kebijakan energi yang masih banyak penyimpangan.
"Di sini perlu ada perbaikan menyeluruh. Pemerintah menaiki sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah karena itu kita menolak," kata Anis di Bandung, kemarin.
(mdk/war)