Sudirman Said miris kondisi petani di Jawa Tengah masih terbelakang

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menilai jika kondisi petani di Jawa Tengah selama dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih dalam kondisi terbelakang.

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menilai jika kondisi petani di Jawa Tengah selama dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih dalam kondisi terbelakang.

Untuk itu, menjadi tugas pemerintah dan negara dalam hal ini Pemrov Jateng jika dirinya nanti dipercaya dan ditunjuk sebagai Calon Gubernur (Cagub) yang akan bertarung di Pilgub Jateng 2018 mendatang.

"Petani di mana-mana mengalami masalah seperti itu. secara pendidikan,
petani paling terbelakang akibatnya daya tawar sama suara pengambil kebijakan lamat-lamat begitu kan. Nah menjadi tugas negara, tugas pemerintah untuk turun mengintervensi," tegas Sudirman Said Kamis (24/8) di Kota Semarang, Jateng.

Sudirman mengungkapkan ada sebanyak tiga persoalan yang membuat para petani di Jateng masih dalam posisi terbelakang. Persoalan pertama adalah, tidak adanya akses petani pada teknologi dan peralatan pada saat pascapanen.

"Menurut saya problemnya tiga. Nomor satu, pengelolaan pasca panen yang selalu ketinggalan. Akses kepada teknologi, akses kepada alat-alat," terangnya.

Persoalan yang kedua, Sudirman membeberkan yaitu persoalan pada paska panen, terutama saat para petani ini menjual padi yang mereka panen dengan harga yang sangat murah.

"Kedua, pada waktu mereka panen mengalami tekanan. Jadi mereka dipaksa menjual murah produk yang dipanen. Akibatnya, mereka kadang berutang, utang bertambah malah tambah miskin. Problem kedua adalah bagaimana mempunyai akses pada sumber daya keuangan," bebernya.

Kemudian persoalan yang terakhir yang disampaikan oleh Sudirman adalah tidak adanya pengorganisasian petani dalam upaya mempertahankan lahan pertanian mereka dan mendapatkan akses yang kuat untuk memperoleh bantuan dari lembaga keuangan yang dipercaya.

"Yang ketiga, pengorganisasian. Kenapa pengorganisasian makin penting? Lahan sawah semakin penting, beranak pinak kemudian dibagi-bagi menjadi semakin kecil. Ukuran kecil ini menjadi tidak bankable. Kalau ini diatasi atau disiasati dengan masing-masing petani mengorganisasi diri, apakah bentuk koperasi atau bentuk kelompok tani akan lebih punya akses kepada lembaga keuangan," terangnya.

Sudirman menambahkan, jika ketiga persoalan petani di Jateng ini adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini Pemprov Jateng untuk membantu meningkatkan kualitas dan mengubah nasib para petani di Jateng.

"Tiga ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu atau mengintervensi kehidupan petani. Jadi tugas negara, tugas pemerintah itu member perhatian yang besar kepada kelompok-kelompok yang secara daya kurang. Termasuk petani," pungkasnya.