Sudirman Said: Semua Cara Perlu Ditempuh Buktikan Kecurangan Pemilu 2024

Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said menilai, semua cara perlu ditempuh untuk bisa membuktikan kecurangan Pemilu 2024. Baik cara konvensional maupun cara-cara baru.

"Semua cara perlu ditempuh. Cara konvensional yang pernah kita kenal maupun hal baru," kata Sudirman ditemui usai diskusi publik bertajuk 'Pemilu Buruk, Akankah Masa Depan Generasi Terpuruk' di Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (9/3).

Menurut Sudirman, apapun cara-caranya masyarakat harus dipastikan mendapat pendidikan politik yang membangun dan tidak membosankan. Terutama menurut Sudirman, kepada generasi muda, sehingga mau ikut serta dalam menjaga situasi dan kondisi demokrasi Tanah Air.

"Sebetulnya kalau nanti kita bisa mendorong pendidikan politik, membina warga negara yang fun, menyenangkan, yang tetap mengajak pada kebaikan. Itu saya kira langkah baik ke depan. Tapi bahwa semua mesti dikelola dengan baik ya," ucap Sudirman.

Sudirman menyebut, apabila anak-anak muda terus bergerak, harapan demokrasi Indonesia yang mulai hilang keteladanan bisa dirajut kembali sebagaimana mestinya.

"Saya kira akan sangat baik dan itu yang saya yakini, optimis," ujar Sudirman.

Meski begitu, Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) ini menyatakan, dugaan kecurangan Pemilu mesti diselesaikan terlebih dahulu. Timnas AMIN, kata dia dipastikan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Kita tuntaskan agenda elektoral pada waktunya, kita tetap catat, kita tetap bawa ke dalam proses hukum maupun proses politik tapi tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam duka," ucap dia.

Bawa Sengketa Pemilu ke MK

Sudirman mengatakan, Timnas AMIN telah siap secara teknis dan bukti-bukti untuk membawa sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita secara teknis siap, artinya bukti-bukti, naskah tuntutan ke MK segala macam sudah disiapkan," kata Sudirman.

Timnas AMIN bertugas memastikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 dibawa ke jalur hukum.

Menurut Sudirman, adanya proses hukum akan menjadi catatan bahwa demokrasi pernah berada di titik yang buruk.

"Kita ingin mendorong proses hukum harus ditempuh, proses politik musti ditempuh. Harus menjadi catatan besar bahwa praktek demokrasi kita pernah mengalami satu bencanalah saya bilang gitu," ujar dia.

Sedangkan, ihwal hak angket DPR RI, sepenuhnya diserahkan kepada partai politik dalam Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, PKB).

"Itu (hak angket) kan kewenangannya partai. Jadi partai punya assessment, punya sikap, punya dinamikanya di dalam," ucap Sudirman.