Survei Charta Politika: 51,3 Persen Yakin Jokowi Tak Terlibat KLB Demokrat
Sebagian besar masyarakat meyakini Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. Hal tersebut tergambar dalam survei yang dirilis Charta Politika Indonesia.
Sebagian besar masyarakat meyakini Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. Hal tersebut tergambar dalam survei yang dirilis Charta Politika Indonesia.
Dari responden yang tahu mengenai isu penggantian ketua umum Demokrat melalui KLB, 51,3 persen menilai pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam KLB tersebut. 15,7 menilai pemerintah terlibat. 33,1 Persen tidak menjawab.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
"Mayoritas menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat terkait penunjukkan Moeldoko sebagai Ketua Umum," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat rilis survei, Minggu (28/3).
Sementara, 37,6 persen responden survei tidak setuju dengan KLB Demokrat yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum. 18,1 Persen menyatakan setuju dan 44,3 persen tidak menjawab.
"Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37,6% menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Yunarto.
Adapun 1.200 responden yang diwawancarai sebanyak 51,6 persen mengetahui penggantian ketua umum Demokrat melalui KLB. 23,1 Persen tidak tahu dan 25 persen tidak menjawab.
Survei bertajuk evaluasi kebijakan, aktivitas masyarakat, dan peta politik triwulan I 2021 ini digelar Charta Politika pada 20-24 Maret 2021. Survei digelar melalui wawancara telepon.
Sebanyak 1200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang digelar Charta Politika sebelumnya. Margin of error survei ini sebesar 2,83 persen kurang lebih pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga:
Moeldoko soal Demokrat: Saya Tidak Mau Membebani Presiden
Gibran Dilirik PKB untuk Pilgub DKI, Demokrat Jagokan Kader Sendiri
Mahfud Soal Kisruh Partai Demokrat: Ribut Sendiri Kok Kita Disuruh Ikut Campur
Demokrat Pro AHY: Sungguh Menggelikan Moeldoko Diberi Gelar Jenderal Santri
Demokrat KLB Beri Gelar 'Jenderal Santri' Kepada Moeldoko Usai jadi Imam Salat
PN Jakpus Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Marzuki Alie Cs