Tak cuma revisi UU KPK, Gerindra juga tolak RUU Tax Amnesty

"Ini bagian dinamika parlemen," kata Fadli.

2016-02-23 11:03:58

Revisi UU KPK

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bahwa pihaknya akan tetap menolak RUU Tax Amnesty. Dia yakin pula bahwa di DPR ada banyak fraksi yang ikut menolak.

"Masalah tax amnesty ini kan belum menjadi suatu kesepakatan antara fraksi-fraksi. Nanti kita akan lihat sejauh mana fraksi-fraksi akan berpendapat tentang tax amnesty. Kan masih ada yang setuju dan menolak. Ini bagian dinamika parlemen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut wakil ketua DPR ini, soal tax amnesty harus ada pembahasan ulang. Hal tersebut agar bisa diambil keputusan apakah akan dilanjutkan pembahasannya atau tidak.

"Ini kan tax amnesty belum pernah kita bahas," ujarnya.

Fadli mengakui bahwa ada informasi Presiden Jokowi telah melayangkan surat presiden (Supres) ke DPR. Namun dia belum tahu secara jelas apa isi surat tersebut.

"Tapi konon sudah ada Supres-nya yang saya sendiri belum lihat. Kita lihat aja nanti sikap dari fraksi-fraksi seperti apa," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan bahwa ada deal antara pemerintah dan DPR soal pembahasan Revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Pemerintah ingin RUU Tax Amnesty disahkan, sementara DPR menyaratkan pemerintah setuju revisi UU KPK.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/rnd)

Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Tax Amnesty 1 tahun yang lalu

RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Tax Amnesty 1 tahun yang lalu

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara 1 tahun yang lalu

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara 1 tahun yang lalu

Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Petani, Gerindra: Terobosan Luar Biasa

Menurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.

Prabowo Subianto 1 tahun yang lalu

Penerapan PPN 12 Persen Dorong Masyarakat untuk Pindah ke IKN di Kalimantan

Sejumlah insentif pajak yang ditawarkan di IKN, mulai dari tax holiday dengan jangka waktu 30 tahun bagi investor, pengurangan penghasilan bruto.

IKN 1 tahun yang lalu

Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

baleg dpr uu pilkada 1 tahun yang lalu

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Hak Angket 1 tahun yang lalu

Gerindra Jelaskan Maksud Ucapan Prabowo Ampuni Koruptor: Pastinya Terkait Asset Recovery

Gerindra menilai tujuan utama pemberantasan korupsi memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery.

prabowo ampuni koruptor 1 tahun yang lalu

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Hasto Kristiyanto 1 tahun yang lalu

KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK 1 tahun yang lalu

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

kasus korupsi 2 tahun yang lalu

Isi Tuntutan Buruh Rokok Jatim kepada Pemerintah

Salah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025

Buruh 1 tahun yang lalu