Tak maju Pilgub Jatim, Risma diberi mandat Mega pimpin Surabaya
Didik mengatakan, Ketum DPP PDIP telah memberi arahan agar Risma menjalankan mandatnya sebagai wali kota, jika memang sama sekali tidak menginginkan jabatan gubernur maupun wakil gubernur.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak diri dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Jawa Timur 2018. Walaupun dalam berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, posisi elektabilitasnya bersaing ketat dengan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Memalui Didik Prasetiyono, mantan juru bicara tim kampanye Risma-Whisnu di Pilwali 2015 lalu, Risma bersikukuh untuk tidak mengambil formulir pendaftaran calon gubernur/calon wakil gubernur di kantor DPD PDIP, Jalan Kendangsari Industri, Surabaya.
Didik mengatakan, Ketum DPP PDIP telah memberi arahan agar Risma menjalankan mandatnya sebagai wali kota, jika memang sama sekali tidak menginginkan jabatan gubernur maupun wakil gubernur.
"Ibu (Risma) tidak maju," katanya di Surabaya, Selasa (13/6).
Sementara Sekertaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengatakan, keputusan Risma menolak maju itu sah-sah saja.
"Terkait dengan Bu Risma, saya kira sampai hari ini, beliau menyatakan, kemarin saya baca di media bahwa: Aku gak nyalon rek, Bu Mega sudah memilih yang lain, tidak memilih saya. Beliau kan sudah berstatement seperti itu. Itu sah-sah saja di sampaikan Bu Risma selaku kader," jelasnya.
Sri Untari yang juga anggota DPRD Jawa Timur ini juga mengaku bangga dengan semua kader PDIP, yang masuk menjadi top survei oleh beberapa lembaga. Salah satunya Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang pada Minggu lalu (11/6), merilis hasil surveinya tentang Pilgub Jawa Timur 2018.
Hasil survei itu menyebut, nama Risma menjadi pesaing berat Gus Ipul, sebagai calon incumbent. Elektabilitas Risma berada di urutan kedua: 9,7 persen di bawah Gus Ipul (13,1 persen). Sementara Khofifah, 5,8 persen.
"Dan kita berterima kasih pada masyarakat bahwa ternyata, kader-kader PDI Perjuangan mendapatkan tempat yang cukup baik di hati masyarakat, mulai dari Bu Risma, kemudian Pak Anas (Bupati Banyuwangi), Pak Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu), Pak Kusnadi, ada namanya di situ, yang tadi saya lihat dari 24 nama itu di dalamnya ada empat nama kader PDI Perjuangan," tandasnya.
Baca juga:
Gerindra sarankan PDIP usung Risma, tak perlu dukung Gus Ipul
Risma ogah nyagub Jatim, harapan PDIP kandas
Ini reaksi Risma saat akan didaftarkan bacagub Jawa Timur
PDIP buka pintu buat kandidat Pilgub Jabar dan Jatim
Cari modal lewat saweran demi maju Pilgub Jatim
PKB sebut Gus Ipul deklarasi cagub Jatim usai Lebaran
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang akan dilakukan Khofifah di Pilgub Jatim? Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan kembali mengikuti kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa keenam Caleg terpilih PDIP diminta mundur? Adapun penyebab keenam caleg terpilih itu diminta mundur karena terkena sistem Komandante, rata-rata mereka (para caleg) sudah membuat surat pengunduran diri ketika sebelum waktu pencoblosan.