Takut dicoret, Akom terpaksa setor Rp 1 miliar mahar caketum Golkar

Setoran Rp 1 miliar itu sangat disayangkan Akom, mengingat KPK menegaskan jika mahar itu masuk ke dalam politik uang.

Calon ketua umum partai Golkar, Ade Komarudin akhirnya menyetorkan uang Rp 1 miliar sebagai syarat maju dalam pemilihan ketua umum pada Munaslub Golkar pada 15-17 mendatang. Akom sendiri sebetulnya keberatan dengan setoran Rp 1 miliar tersebut.

"Awalnya kami keberatan karena kami sudah dengar bahwa KPK melarang dan menganjurkan agar uang pendaftaran atau uang mahar bagi caketum Rp 1 miliar itu ditiadakan. Namun jujur saja Kami 'terpaksa' mengikuti permintaan panitia agar dana Rp 1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12 siang. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," kata Bendum Golkar yang juga timses Akom, Bambang Soesatyo keterangan tertulisnya, Jumat (6/5).

Bamsoet mengatakan, setoran Rp 1 miliar itu sangat disayangkan mengingat KPK berkali-kali menegaskan jika mahar tersebut masuk ke dalam politik uang. Terlebih syarat tersebut pertama kali dilakukan Golkar maupun partai politik di Indonesia.

"Prihatin dan menyedihkan memang. Sebab baru kali ini sepanjang sejarah Golkar dan partai-partai di Indonesia ada persyaratan seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya," kata Bamsoet.

Diketahui, Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai, mahar Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar dibuat untuk mengedepankan aspek transparansi, atas semua biaya politik yang menjadi beban bagi tiap kandidat dan Partai Golkar secara kelembagaan.

"Untuk Munaslub yang berkualitas itu, dari potensi negatif kita ubah menjadi positif. Yakni bertemunya para voters dengan para kandidat, itu kan ruang. Daripada mereka melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, ada yang sanggup dan ada yang tidak sanggup, kan begitu," ujar Agun di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/5).

"Maka lebih baik panitia merancang secara terbuka. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang," katanya menambahkan.

Ketika ditanya apakah para kandidat yang belum menyetor Rp 1 miliar seperti Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo akan terganjal aturan tersebut, Agun mengatakan, hal itu akan dibicarakan pada rapat pleno hari ini.

Dirinya menegaskan, mahar Rp 1 miliar yang merupakan syarat subjektif ini akan menjadi bahan diskusi, agar nuansa demokratis dalam penyelenggaraan Munaslub ini tidak terabaikan sama sekali.

"Nah itu makanya yang saya katakan, ada syarat objektif yang tidak bisa dikurangi, dan ada syarat subjektif. Syarat subjektif itu kan area yang bisa didiskusikan dan dibicarakan. Tapi mekanismenya itu kan saya tidak bisa menentukan, harus demokratis," ujar Agun.

"Jadi kalau sepuluh orang lebih banyak menghendaki (pendapat) A, masa saya sendirian harus bertahan, kan nggak mungkin. Jadi kita demokratis lah. Ingin transparan, partisipatif dan akuntabel. Jadi nggak ada gratifikasi, begitu juga money politics," pungkasnya.

Diketahui, sampai saat ini sejumlah delapan kandidat telah mendaftar kepada panitia Steering Committee (SC) Munaslub Golkar, untuk ikut berkompetisi memperebutkan kursi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Mereka adalah Anggota Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto, Ketua DPR Ade Komarudin, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Anggota Komisi XI Airlangga Hartarto, Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan kader Partai Golkar Indra Bambang Utoyo.

Baca juga:
Alasan Panitia Munaslub Golkar para caketum wajib setor Rp 1 miliar
Panitia Munaslub ibaratkan uang Rp 1 M seperti sumbangan 17 Agustus
Munaslub harus diaudit, KPK punya sasaran tembak di Golkar
Golkar melawan KPK soal sumbangan caketum Rp 1 M?
Hajriyanto sebut Priyo pernah tantang mundur menteri era Soeharto
Golkar putuskan sumbangan caketum tetap jalan, malahan tanpa limit
Rambe minta Rp 1 M tak dipersoalkan meski KPK sebut itu gratifikasi