Tanpa Risma, Koalisi Kekeluargaan bisa bubar di tengah jalan

Keputusan koalisi bahkan belum dibahas di tingkat DPP masing-masing partai.

Meski sudah dideklarasikan oleh para ketua DPD dari 7 partai, Koalisi Kekeluargaan berpotensi bubar di tengah jalan. Apalagi, jika PDIP sebagai 'pengendali' gagal mengusung Tri Rismaharini sebagai cagub seperti yang diinginkan partai-partai lain. Selain itu, keputusan koalisi ternyata masih harus dibahas di tingkat DPP masing-masing partai.

Seperti diketahui, tujuh DPD partai telah menyatakan diri bergabung dan menamakan diri sebagai koalisi kekeluargaan pada Senin (8/8). Mereka adalah PDIP, PKS, PKB, PAN, PPP, Gerindra dan Demokrat. Meski begitu, belum ada calon yang disepakati sebagai cagub. Gerindra telah menyodorkan nama Sandiaga Uno, sedangkan beberapa partai lain berharap PDIP mengajukan nama Risma.

Sayangnya, keputusan koalisi itu ternyata belum disahkan di tingkat DPP. Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan mengatakan kesepakatan di tingkat DPD ini akan dipertimbangkan di tataran pengurus pusat.

"Bisa saja, toh DPP partai harus juga mampu mencermati realitas yang ada di grass root. Apalagi DPD itu kan struktur partai yang diberikan kewenangan untuk itu walaupun keputusan nantinya ada di DPP Partai," kata Arteria kepada merdeka.com, Selasa (9/8).

"DPP partai yang memutuskan sejauh ini kita semua hargai dinamika politik kekinian yang hadir hingga saat ini. Karena itu semua merupakan realitas yamg harus menjadi bagian dari pertimbangan DPP partai," sambung dia.

Arteria menyebut partainya tidak mau terburu-buru mengumumkan calon yang bakal diusung. PDIP butuh kecermatan, dan tradisi PDIP selalu mengumumkan calon di detik terakhir pendaftaran.

"Kami punya banyak kader yang bagus-bagus, terbukti dan teruji. Jadi tidak masalah untuk menghadirkan siapa. Persoalannya bukan hanya sekadar mengeluarkan nama, tapi kita butuh kecermatan dan kehati-hatian sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kami," tutup dia.

Sedangkan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan Demokrat masih menunggu waktu hingga akhir pendaftaran untuk menentukan calon yang akan diusung.

"Waktunya masih panjang, biar mereka bercakap-cakap dan bisik-bisik. Enggak mungkin langsung mengusung nama calon," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8).

"Kan masih 40 hari lagi pendaftarannya, kan goal juga bisa dicetak di saat saat injury time," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Mohammad Hailuki menilai, Koalisi Kekeluargaan berpotensi ditinggalkan jika yang diusung PDIP bukan Risma. "Beberapa partai akan mundur teratur. Itu pilihan rasional, misalnya PAN, PKS, PPP bisa berpaling dengan Gerindra, bikin koalisi sendiri sehingga PDIP hanya dengan PKB. Sedangkan Demokrat wait and see malah bisa berpaling dukung Ahok," ujarnya kepada merdeka.com Selasa (9/8).

Risma, lanjut Luki, akan menjadi sosok pemersatu bagi partai-partai di luar PDIP untuk terus berkoalisi. "Justru Risma yang jadi sosok pemersatunya. Kalau yang diusung Boy Sadikin atau Bambang DH lain cerita," tukasnya.

Menurut Luki, Risma saat ini menjadi pilihan yang paling logis bagi PDIP sebagai penantang kuat Ahok. Risma selama ini telah menunjukkan dirinya sebagai kader yang loyal kepada partai dan Megawati.

"Karakter Risma pun sesuai keinginan warga DKI yang butuh pemimpin pendobrak," pungkas Luki.

Baca juga:
PPP sebut koalisi kekeluargaan masih mencari lawan tanding Ahok
PDIP: Keputusan koalisi di Pilgub DKI tetap berada di DPP partai
Aliansi Perempuan Jatim tuntut janji Risma tuntaskan pimpin Surabaya
Politisi PKB minta Ahok tak usah ikut Pilgub DKI kalau tak mau cuti
Gerindra: Kalau Ahok cuti, potensi besar dia kalah
Ahok: 3 Juta KTP terkumpul, pasang kambing berbedak saja menang