Target menang 75 pilkada, PPP kubu Romi konsolidasi ke daerah
PPP kubu Romi optimistis bisa mengajukan pasangan calon, karena KPU mengacu pada azas legal formal, yakni SK Menkum HAM.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy terus melakukan konsolidasi di sejumlah daerah untuk menghadapi Pilkada serentak Desember 2015. Hari ini, PPP menggelar konsolidasi di dua provinsi, yakni Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Hotel Sagita, Balikpapan, Kaltim, kemudian Rapat Pimpinan Wilayah PPP Gorontalo di Hotel Quality, Gor.
Wakil Sekjen PPP kubu Romi, Qoyum Abdul Jabbar yang hadir dalam Rapimwil PPP Gorontalo mengatakan, konsolidasi dilakukan sebagai tindaklanjut dari Rakornas pekan lalu. Menurut dia, konsolidasi tersebut dimaksudkan untuk pemetaan potensi dan analisa strategi pemenangan.
"PPP sangat serius menghadapi pilkada serentak tahun ini. Karena itu, DPP melakukan pembinaan dan monitoring agar target menang 75 pilkada bisa terealisasi," kata Qoyum dalam keterangan persnya, Rabu (25/03).
Dia mengungkapkan, setiap pekan DPP PPP selalu melakukan konsolidasi setiap pekan yang bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah wilayah (muswil). Pihaknya menargetkan bulan depan seluruh pelaksanaan Muswil sudah tuntas. Untuk menghadapi Pilkada, pihaknya optimistis bisa mengajukan pasangan calon, karena KPU mengacu pada azas legal formal, yakni SK Menkum HAM.
"KPU itu hanya mengacu pada SK Menkum HAM, tidak dalam kapasitas menyatakan sah atau tidaknya kepengurusan partai," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafa’ Noer menegaskan, kepengurusan PPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih solid dan sama sekali tidak terkena imbas perpecahan. Terlebih, pada pilkada mendatang KPU hanya mengakui kepengurusan pusat PPP hasil Muktamar VIII Surabaya yang sudah mengantongi SK Menkum HAM.
"Memang ada propaganda dari Suryadharma Ali dan Djan Faridz untuk membentuk pengurus bayangan di provinsi dan kabupaten/kota, tapi justru layu sebelum berkembang karena kader di daerah masih solid dalam satu barisan," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur ini.
Baca juga:
Fadli Zon desak Jokowi copot Menkumham Yasonna Laoly
Tak sahkan, Menteri Yasonna bakal dipolisikan PPP kubu Djan Faridz
Bawa surat mahkamah partai, PPP Djan Faridz minta disahkan
PPP usul dana Rp 1 triliun tak diberikan langsung ke partai
PPP tolak aturan pengetatan remisi bagi koruptor direvisi Menkum HAM
Fahri Hamzah enggan tanggapi isu JK bikin Golkar dan PPP terbelah
Pemerintahan Jokowi-JK dituding biang kerok kisruh Golkar dan PPP
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.