Terbelit suap Meikarta, Bupati Neneng nonaktif dari Ketua Golkar Bekasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bekasi, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng pun telah ditahan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bekasi, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng pun telah ditahan KPK.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah memberikan sanksi pada Neneng. Sanksi itu berupa penon-aktifan dari kepengurusan partai.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
"Partai Golkar memberikan sanksi yang tegas, yaitu menon-aktifkan Saudara Neneng Hasanah Yasin dari kepengurusan Partai Golkar," kata Ace saat dihubungi, Selasa (16/10).
Ace menjelaskan, penon-aktifan itu sesuai dengan pakta integritas kepala daerah dari Partai Golkar. Dimana, partai beringin akan memberikan sanksi tegas pada kadernya yang terjerat kasus korupsi.
"Pakta Integritas yang telah ditandatangani para Kepala Daerah yang berasal dari kader Partai Golkar tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta yang menyatakan bahwa jika terlibat dalam kasus korupsi maka akan diberikan sanksi tegas," ungkapnya.
Partai Golkar, lanjut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mar'ruf ini akan kembali mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tidak melalukan tindakan yang melanggar hukum antara lain korupsi yang dapat merusak citra Partai Golkar dan merusak kepercayaan rakyat dalam menghadapi Pemilu 2019 yang sudah di depan mata.
Sebelumnya, KPK Bupati Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin Terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng telah digelandang ke KPK.
"Untuk Bupati sedang dijemput dan dibawa ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10).
Baca juga:
Siapakah 'Tina Toon' di kasus izin proyek Meikarta?
Bupati Bekasi tersangka suap, Pemprov belum bahas pelaksana harian
Jadi tersangka suap Meikarta, Bupati Bekasi punya kekayaan Rp 73,4 M
Jadi tersangka suap Meikarta, Kabid PUPR Bekasi menyerahkan diri ke KPK
KPK tahan 6 tersangka suap perizinan proyek Meikarta
Sempat kabur, pejabat Bekasi tersangka suap Meikarta serahkan diri ke KPK