Timses Jokowi-JK: 'Obor Rakyat' fitnah by design dan sistematis
"Dewan Pers sudah tegas mengatakan ini bukan produk jurnalistik," kata Hasto.
Kampanye hitam tabloid Obor Rakyat terhadap capres Joko Widodo ( Jokowi ) terus menuai reaksi dari kubu capres nomor dua itu. Juru Bicara Jokowi - JK , Hasto Kristiyanto menilai beredarnya tabloid Obor Rakyat menjadi tamparan keras bagi pers tanah air.
"Ini jelas tamparan bagi dunia pers. Dewan Pers sudah tegas mengatakan ini bukan produk jurnalistik. Ini murni upaya politik fitnah yang by design dan sistematis. Tetapi mereka berdalih dengan kebebasan pers," kata Hasto dalam keterangan persnya, Rabu (25/4).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa Jokowi ingin Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat? Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," jelasnya.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Hasto mengatakan, Pemred Obor Rakyat, Setiyardi, harusnya paham kebebasan pers dibatasi oleh seperangkat norma dan hukum. Menurutnya, kebebasan pers sejatinya mengabdi pada kebenaran dan keadilan, sebagai syarat penting agar pers bisa bersuara lantang sebagai corong demokrasi.
Dia lantas mencontohkan kebebasan pers yang dianut Tempo pada era Orde Baru yang berujung dimatikannya Majalah Tempo pada 21 Juni 1994 oleh penguasa Orde Baru, Soeharto . Saat itu, Majalah Tempo memilih dimatikan oleh penguasa ketimbang tunduk pada tekanan dan bersekutu dengan Orde Baru.
"Saat itu Tempo dipaksa memilih untuk tetap dimatikan atau hidup dengan cara memberi hak kepada keluarga Soeharto . Tekanan pun disampaikan secara langsung oleh Hashim Djojohadikusumo, adik kesayangan Prabowo, yang berkolaborasi dengan kekuasaan Soeharto ," kata Hasto.
Menurutnya, pengalaman tersebut mengingatkan bahwa pers adalah pilar demokrasi yang tidak seharusnya tunduk pada tekanan sekuat apapun. Sebaliknya, pers juga tidak boleh dijadikan sebagai alat pemukul hanya karena nafsu kekuasaan.
"Jangan seperti dilakukan oleh Tabloid Obor Rakyat dengan mengatasnamakan kebebasan pers, meskipun oleh Dewan Pers secara tegas dikatakan itu bukan produk jurnalistik," katanya.
Dia mengatakan, semua fitnah yang dilakukan tabloid Obor Rakyat harus diperangi dan penegakan hukum harus dilakukan. Selain itu, rekam jejak calon pemimpin juga harus ditonjolkan.
"Hal itu penting agar demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah tidak jatuh kembali ke wajah yang otoriter dan menakutkan bagi rakyatnya sendiri," katanya.
(mdk/dan)