Timses setuju Jokowi harus tanggung jawab pastikan KPK tak bisa diintervensi

Jhonny menambahkan, Jokowi tak boleh mengintervensi lembaga hukum hanya untuk kepentingan kelompok atau politik.

2018-10-31 18:49:11

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate setuju Jokowi harus memastikan tidak ada intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding korupsi makin banyak di era pemerintahan Jokowi.

"Kami setuju dengan permintaannya bahwa presiden harus bertanggung jawab untuk memastikan semua lembaga negara bekerja sesuai tupoksinya dan lembaga-lembaga non intervensi tidak boleh diintervensi," ujarnya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Sektretaris Jenderal NasDem itu menuturkan memang tugas presiden memastikan perlindungan terhadap hukum. Serta proses hukum juga harus berjalan tanpa intervensi.

"Tapi bagi yang salah harus melaksanakan hukumannya melalui proses yang adil dan fair itu tugas presiden," ucapnya.

Jhonny menambahkan, Jokowi tak boleh mengintervensi lembaga hukum hanya untuk kepentingan kelompok atau politik.

"Yang tidak boleh adalah presiden mengintervensi lembaga hukum untuk kepentingan kelompok atau politisi tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta Jokowi bertanggungjawab dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi hari ini.

"Pak Jokowi harus bertanggung jawab lah soal kasus korupsi ini. Soalnya korupsi ini maraknya dan makin subur ini di zamannya pak Jokowi," jelas Fahri.

Dia menuturkan, di era Presiden Sukarno sukses menciptakan musim ideologi. Era Presiden Soeharto dapat membuat iklim pembangunan. Untuk Presiden Jokowi disebutnya iklim korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada upaya pembiasaan yang tendensius untuk menutupi kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jika ada yang sebut sebagai musim korupsi, itu merupakan upaya pembiasaan yang tendensius. Paling tidak, telah gagal membedakan antara visi-misi dengan ekses," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (31/10).

Politisi PDIP ini mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Soekarno dikenal sebagai musim ideologi. Sedangkan era sekarang, sebagai musim bangun jalan atau infrastruktur.

"Sesuai dengan visi dan misi yang jadi sekarang prioritas zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini, sesuai skala prioritas dari visi dan misinya, layak disebut sebagai musim kerja nyata," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, jika ada korupsi masih terjadi dirinya memandang itu hanya ekses.

"Dari sisi lain, tentu dimaklumi bahwa pemberantasan korupsi justru makin meningkat di zaman Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jadi, musim Presiden Jokowi adalah musim kerja nyata. Sesuai dengan visi dan misinya," pungkasnya.

Baca juga:
Jalankan rekomendasi rakernas, Timses Jokowi mulai lakukan kampanye mikro
Khofifah-JKSN sasar Mataraman dan luar negeri demi menangkan Jokowi-Ma'ruf
Moeldoko pesan relawan jaga ideologi Pancasila jika tak mau negara bubar
Di peluncuran Go RelaOne, Moeldoko bilang 'politik nikmati, ngapain tegang-tegang'
Moeldoko soal Jokowi dilaporkan ke Bawaslu: Kampunganlah itu!

(mdk/ray)