Tjahjo janji tindak kepala daerah yang ketahuan curang di Pilkada
PPATK mensinyalir ada 59 kepala daerah terpilih yang bermain curang.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan tanggapan terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya 59 kepala daerah pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.
Tjahjo mengaku telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak lanjuti temuan PPATK terkait dugaan transaksi itu.
"Saya sudah bicara dengan KPK dan memang ada calon yang melaporkan hartanya defisit. Ada juga calon yang statusnya PNS tapi apakah benar hartanya mencapai ratusan miliar (itu akan di cek)," kata Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12).
Lebih lanjut, Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan bila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menyerahkan wewenang kepada lembaga antirasuah dan penegak hukum lain untuk mengusut kasus tersebut.
"Mekanismenya gimana ya gimana nanti. Itu ranah hukum kami enggak ikut-ikut. Seseorang yang sudah maju pilkada kita sudah siap dengan segala risiko yang ada," tegasnya.
Dia juga menegaskan, konsekuensi bila pemenang Pemilihan Kepala Daerah tersangkut politik uang, maka wakilnya secara otomatis akan langsung ditunjuk menjadi kepala daerah.
"Mekanisme hukum ya urusan hukum. Kalau yang kena kepala daerah wakilnya bisa naik. Kalau dua-dua kena ya kita tunjuk Plt-nya dulu," jelas Tjahjo.
Baca juga:
Mendagri targetkan evaluasi APBD DKI 2016 kelar di akhir tahun
Mendagri serahkan puluhan ribu dolar dari anak buah ke KPK
Mendagri berharap Pilkada serentak di 5 daerah digelar tahun ini
Tjahjo sebut agama adalah benteng menangkal wabah ISIS di Indonesia
Tahun depan, pemerintah turunkan anggaran perbatasan jadi Rp 14 T
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Bagaimana proses tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak? Berikut kami rangkum penjelasan kapan Pilkada serentak dilaksanakan, tahapan, manfaat, hingga tantangannya, bisa disimak.